Gerindra: Hak Interpelasi BBM Terlalu Dini

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Gerindra ingin menggunakan hak interpelasi dalam menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo mengatakan masih terlalu awal untuk menggunakan hak interpelasi, meski ia terang-terangan menolak kenaikan harga BBM.

Menurut Edhy, kesan balas dendam atas kekalahan KMP dalam pemilihan presiden tersirat apabila Gerindra langsung menggunakan hak interpelasi. "Jadi saya tidak setuju. Interpelasi masih terlalu dini. Nanti seperti dendam pilpres," ujar Edhy.

Pilihan Redaksi BBM Naik, Fraksi PKS Galang Hak Interpelasi Demokrat Ikuti PKS Usul Hak Interpelasi BBM Jokowi: Tiap Hari Rp 714 T Dibakar untuk BBM PDIP: Jokowi Kerempeng Tapi Berani soal BBM

Untuk saat ini Fraksi Gerindra akan mengawasi ketat pengalokasian hasil pengurangan subsidi BBM tersebut.

Gerindra menilai pemerintah terlalu memaksakan kenaikan harga BBM. Padahal saat ini harga minyak dunia sedang turun. ‪"Asumsi harga BBM kan US$ 75, turun. Pemerintah terlihat semena-mena. Dilihat dari sisi waktu, beberapa negara seperti Malaysia, China justru sudah tujuh kali menurunkan. Jadi waktu kenaikan BBM tak tepat dan tak masuk akal," kata Edhy.

Ia berpendapat tidak ada hal dalam politik yang dapat dipercayai seratus persen. Oleh sebab itu Edhy mengimbau agar alokasi anggaran BBM dapat diawasi bersama-sama. "Yang penting semangat untuk bersama-sama saling menjaga," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk segera mencabut keputusan kenaikan harga BBM. Ia menilai keputusan tersebut tidak wajar. Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, juga keberatan atas kenaikan harga BBM. Ia cenderung mendukung penggunaan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan tersebut kepada pemeritah.