PDIP: Jokowi Kerempeng Tapi Berani soal BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan harga bahan bakar minyak bersubsidi seharusnya sudah dinaikkan sejak sebelum Pemilu 2014. Oleh sebab itu PDIP menilai langkah Jokowi menaikkan harga BBM tak diambil secara tiba-tiba.

“Seharusnya BBM satu kali dinaikkan sebelum pemilu, lalu September dinaikkan lagi. Tapi mana mau orang ikut pemilu menaikkan BBM? Itu bunuh diri,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11).

Pilihan Redaksi JK Sebut SBY Tak Berani Umumkan Harga BBM Jalan Panjang dan Berliku BBM Bersubsidi 25 Juta PKL Serempak Naikkan Harga Jual Harga BBM Naik Lima Kali dalam Satu Dekade

PDIP tak khawatir kebijakan tak populer tersebut mengakibatkan citra Jokowi turun drastis. “Di sini bisa kita lihat bahwa Jokowi, meski kerempeng begitu, tapi berani. Ada yang gede, tapi enggak berani,” ujar Hendrawan.

Kenaikan harga BBM selalu sarat pro dan kontra, dan PDIP menyadarinya. “Menteri Keuangan sudah sampaikan bahwa (kenaikan BBM) telah dihitung dengan asumsi minyak mentah US$ 800, kurs rupiah 12 ribu, dengan harga keekonomian Rp 9.220 per liter. Jadi pemerintah masih subsidi Rp 700 per liter,” kata Hendrawan.

Soal Jokowi yang tak berkonsultasi lebih dulu dengan DPR sebelum menaikkan harga BBM, PDIP menyatakan menurut Undang-Undang APBN dan APBN-Perubahan 2014, hal itu tidak perlu. “Obrolan (soal BBM antara pemerintah dan DPR) sebetulnya bisa lewat telepon. Tapi kan DPR kemarin terbelah sehingga menyulitkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan DPR,” ujar Hendrawan.

Mantan anggota Tim Pengawas Kasus Century DPR itu berpendapat, paling penting saat ini adalah untuk mendorong pemerintah menaikkan efisiensi produksi dan distribusi BBM dengan membasmi mafia migas, kartel, dan importir. Langkah awal untuk itu telah dilakukan pemerintah dengan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

Selain itu, kata Hendrawan, program konservasi sumber energi harus dijalankan dan program perlindungan sosial masyarakat harus benar-benar transparan dan efektif. (Baca: BBM Naik, Dana Sosial Bisa Diambil Hari Ini)