Golkar Gugat Perppu Pilkada yang Dibuat SBY

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar akan menutup gelaran Rapat Pimpinan Nasional sore ini, Rabu (19/11). Rapimnas digelar di Yogyakarta sejak kemarin. Rapat besar yang satu tingkat di bawah Musyawarah Nasional Golkar itu menghasilkan tujuh pandangan mengenai sikap partai atas isu terkini, dan soal gelaran Munas.

Pertama, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak ada satupun pandangan umum dalam Rapimnas yang menghendaki Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih. Kader partai beranggapan KMP tumbuh menjadi sebuah koalisi yang terhormat.

"Presidium KMP akan melakukan pembentukan struktur dari pusat hingga daerah," kata Ical, sapaan Aburizal, dalam rilis yang diterima CNN Indononesia.

Pilihan Redaksi KMP Jaminan Ical Kembali Pimpin Golkar Yorrys: Ical Justru Ingin Percepat Munas Sekjen Golkar: Ical Hampir Pasti Ketua Umum Ingin Aklamasi, Ical Ancam Pecat Pengurus DPP

Kedua, Rapimnas Golkar hendak menginisiasi untuk memperjuangkan sistem pemilu tertutup dengan nomor urut. Sistem ini dipandang Golkar dapat memberikan ruang bagi partai politik untuk memilih kader-kader terbaiknya menjadi calon presiden, sekaligus menutup ruang pragmatisme dan kapitalisasi suara.

Ketiga, Golkar akan melakukan uji materi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Perppu tersebut membatalkan UU Pilkada yang mengatur pilkada oleh DPRD, dan dengan demikian mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke tangan rakyat.

"Penerbitan Perppu itu kami lihat tidak memenuhi standar kepentingan yang memaksa. Tidak ada kekosongan hukum," kata Ical. (Baca FOKUS: Menimbang-nimbang Perppu Pilkada)

Keempat, Golkar menyesalkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Golkar memandang pemerintah mengambil jalan pintas dan tidak sensitif atas beban hidup masyarakat.

Kelima, berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar 14 November 2014, Munas akan dilakukan Januari 2015. Namun jika Rapimnas ini menghendaki Munas dipercepat, maka DPP akan mengikuti keputusan tersebut. "Rapimnas sifatnya lebih tinggi dari pleno dan satu tingkat di bawah Munas," ujar Ical.

Keenam, Ical berterima kasih kepada Dewan Pimpinan Daerah I Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada dia untuk memimpin partai beringin selama ini.

Ketujuh, Rapimnas memirntahkan pembentukan Badan Pengkajian Ideologi dan Kebijakan Publik untuk mengkaji Undang-Undang yang bertentangan dengan ideologi dan nilai-nilai Pancasila.