Agun: Terlihat Jual Beli, Stop Surat Klaim DPD Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Nasional Partai Golkar terancam tidak demokratis dengan banyaknya drama di dalam persiapan yang hanya menyisakan waktu kurang dari satu pekan.

Politisi senior Partai Golkar yang juga Anggota DPR RI 2014-2019 Agun Gunanjar mengatakan, agar Munas berlangsung demokratis, seluruh kader harus menghentikan gerakan-gerakan saling klaim dukungan.

Pilihan Redaksi Bingung Golkar Jelang Pemilihan Ketua Umum Hajriyanto: Ical Masih Mungkin Dijegal di Munas Golkar Lawan Ical, Tujuh Nama Mengerucut Jadi Empat Demi Hadapi Ical, Hajriyanto Bersedia Mundur Menimbang KPK Masuk Munas Golkar

"Stop gerakan menggunakan surat-surat dukungan DPD, terlihat jual beli. Ini untuk memastikan Munas demokratis," kata Agun kepada CNN Indonesia, Senin (24/11).

Tak hanya itu, DPP harus segera menyepakati pimpinan atau presidium dari unsur pengurus. Serta musyawarah untuk mencari solusi tata tertib pemilihan ketua umum harus diputuskan melalui Pleno DPP Partai Golkar.

(Baca juga: Berebut Pucuk Beringin)

Soal laporan pertanggungjawaban Ketua Umun Aburizal Bakrie beserta pengurusnya, Agun pun meminta DPP memutuskan dalam pleno termasuk seluruh materi Munas.

"Rapat pleno harus dua kali, pertama pembentukan panitia dan pengesahan rancangan materi," jelasnya.

Hingga saat ini belum ada kepastian tempat penyelenggaraan hajat lima tahunan partai beringin. Tarik menarik kepentingan membuat gelaran masih tentatif diantara tiga tempat yaitu, Bandung, Surabaya dan Bali. "Bali, tapi belum fix. Hari ini pleno. Saya rasa DPP fokus di waktu dan tempat dulu saja."

Rencananya DPP Partai Golkar akan menggelar rapat Pleno Munas IX di Kantor DPP, Jakarta Barat, pukul 15.00 WIB hari ini.