Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham belum berani memberi sanksi langsung pada kadernya yang membelot. Menurut Idrus Golkar adalah tempat kader semua kader belajar.
DPP partai Golkar hingga saat ini masih bersikukuh akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX di Bali pada 30 November 2014 ini. Namun penyelenggaraan yang tinggal 4 hari lagi ini ditolak oleh sebagain kader dan pengurus partai beringin itu.
Alasannya, sesuai dengan Munas VIII di Pekanbaru tahun 2009, Munas dijadwalkan digelar pada Januari 2015. Sementara DPP Golkar menggelar munas berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Keputusan Rapimnas Munas harus diadakan antara tanggal 30 November - 3 atau 4 Desember. Oleh karena itu harus segera dilaksanakan," kata Idrus, Rabu (26/11) di DPP Partai Golkar, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Semua kader diharapkan menyepakati hasil rapimnas di Yogyakarta ini. Namun jika masih ada yang tidak sepakat, DPP Golkar menurut Idrus tidak bisa berbuat apa-apa, sanksi tidak bisa langsung diberikan. "Kalau langsung sanksi ya tidak bisa, kita belajar bareng kok di partai ini." ujar Idrus.
Idrus menyesalkan sampai ada pengerahan massa seperti yang terjadi kemarin. Akibatnya bentrokan tak bisa dihindarkan antara dua massa Partai Golkar.
Sementara itu kubu Golkar yang lain di bawah pimpinan Wakil Ketua Umum Agung Laksono memastikan Munas akan digelar di Jakarta pada Januari 2015. Menggunakan bendera Presidium Penyelamat Partai Golkar (PPPG), Agung mengatakan munas di Bali pada 30 November nanti terkesan terburu-buru.
Perubahan jadwal munas pada November ini juga dinilai menguntungkan Ketua Umum Aburizal Bakrie yang akan mencalonkan diri kembali sebagai orang nomor satu di Partai Golkar.