Tim Penyelamat Golkar Tak Butuh Balasan Menkumham

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah seorang Anggota Tim Penyelamat Partai Golkar, Lawrence Siburian, menyatakan kelompoknya tidak sedang menunggu surat balasan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait status kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut. Artinya dalam beberapa hari ke depan, tanpa menunggu hasil munas apapun, tim penyelamat bisa saja menjalankan roda organisasi partai.

Pilihan Redaksi Ical Diprediksi Bakal Menang Telak di Munas Airlangga: Materi Munas Diembargo, Ical Untung Ical Tak Percayai Omongan Airlangga Pandangan DPD atas LPJ Ical Diklaim Tak Diarahkan Akbar: Kalau Pak Ical dan Agung Nggak Mau Gimana

"Tujuan kami mengirim surat itu bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi memberitahukan hasil rapat pleno 24-25 November lalu," ujar Lawrence kepada CNN Indonesia di Jakarta, Senin (1/12).

Kader Golkar yang berprofesi sebagai advokat ini menuturkan, setelah menyerahkan surat tersebut, Tim Penyelamat Golkar menganggap pemerintah telah mengetahui situasi internal Partai Golkar.

Tim penyelamat yang digawangi Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso ini, Jumat (28/12) lalu, mengirim surat kepada Yassona. Lawrence berkata, isi surat itu merupakan pemberitahuan atas dinonaktifkannya Aburizal Bakrie sebagai ketua umum serta Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal.

"Kami merasa harus menyampaikan ini pada pemerintah," katanya.

Sementara itu, Tim Penyelamat Golkar akan tetap menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar versi mereka pertengahan Januari mendatang. Munas tersebut rencananya akan diadakan di Jakarta.

Tim penyelamat telah menunjuk Yorrys Raweyai menjadi Ketua Panitia Munas dan Ibnu Munzir untuk menjabat Ketua steering committee (SC). "Munas di Bali itu inkonstitusional," katanya.

Kini, sejak mediasi yang dicobakan oleh para Dewan Pertimbangan Partai gagal, Golkar benar-benar terbelah. Kubu Aburizal Bakrie di satu sisi, sementara di sisi lain ada kubu Tim Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono.