Soksi Anggap Munas Golkar di Ancol Tidak Sah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi, Ade Komarudin, menyatakan Musyawarah Nasional Golkar versi Agung Laksono yang sedang berlangsung di Ancol, Jakarta, tidak sah. Ia memastikan, munas tersebut telah menyalahi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan-peraturan internal partai lainnya.

Pilihan Redaksi DPD Datang Ke Ancol, Golkar Kubu Ical Siapkan Sanksi Peserta Munas Golkar Jakarta Diminta Jangan Takut Hajriyanto: Saya Harap Golkar Islah, atau Apapun Namanya Hari Ini Munas Golkar Jakarta Pilih Ketua Umum

"Saya tegaskan, sampai kapanpun hal itu tidak dapat dibenarkan," ujarnya di Senayan, Jakarta, Minggu (7/12). Soksi merupakan salah satu ormas pendiri partai berlambang pohon beringin ini.

Menambahi pernyataan Ade, Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo, mengatakan tindakan yang diambil Agung dan beberapa kader Golkar lainnya ini setidaknya melanggar tiga aturan dalam AD/ART, yakni Bab XIV pasal 30, Bab XI pasal 25, dan Bab XV pasal 3.

Ade yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar ini mewanti-wanti Agung untuk segera menghentikan munas di Ancol, yang disebutnya dengan istilah abal-abal dan oplosan. "Ini menyangkut keutuhan dan persatuan Golkar yang selama ini dikenal sebagai partai solid dan mampu mengelola perbedaan pendapat," ucapnya. Ade berjanji, partainya akan menerima kembali Agung dan rekan-rekannya dengan tangan terbuka.

Saat dikonfirmasi mengenai sanksi yang akan dijatuhkan pada para penyelenggara Munas di Ancol, Ade menuturkan DPP Golkar akan mengedepankan pendekatan persuasif. "Mereka adalah teman. Kami tidak mau ujug-ujug memberikan sanksi atau memecat sebelum ada komunikasi politik yang baik di antara kami," katanya.

Adapun pada 19 November 2014, pendiri Soksi Suhardiman mengeluarkan pernyatan resmi berupa memecat Ade Komarudin dari posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi). Suhardiman dalam surat pemecatan menyatakan Ade diberhentikan secara tidak hormat secara permanen sebelum masa tugasnya pada 2015 berakhir.