Adu Cepat Penyerahan Kepengurusan Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Bendahara Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Bali, Bambang Soesatyo, mengatakan kepengurusan partai berlambang pohon beringin yang terbentuk pada Munas di Bali lalu akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/12) besok. Hal ini dilontarkannya saat memberikan pernyataan pers soal Munas versi kubu Agung Laksono yang sedang berlangsung di Ancol, Jakarta, Ahad (7/12).

Ia beranggapan, rencana kubu Aburizal Bakrie (Ical) tersebutlah yang membuat kubu Agung Laksono dengan cepat menggelar munas tandingan akhir pekan ini. Padahal menurutnya, Agung sebelumnya getol mencegah pelaksanaan munas pada November dan berencana menggelar munas Januari 2015 mendatang.

Pilihan Redaksi Peserta Munas Golkar Jakarta Unsur Pimpinan DPD Soksi Anggap Munas Golkar di Ancol Tidak Sah Agung Ingin Bawa Golkar Keluar dari KMP DPD Datang Ke Ancol, Golkar Kubu Ical Siapkan Sanksi

"Mereka ingin mengejar persyaratan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur, pergantian kepengurusan disahkan pemerintah paling lama 7 hari setelah penerimaan berkas," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pembina Nasional Soksi, Ade Komarudin, meminta pemerintah bersikap netral. "Munas itu diikuti  aktivis-aktivis partai yang secara aturan tidak memenuhi syarat dalam AD/ART. Negara tidak memiliki alasan untuk mengakui Munas di Ancol," katanya.

Ade menganggap peserta munas kubu Agung tak memiliki legal standing yang sah. Ini berbeda dengan peserta munas di Bali, yang menurutnya, hadir membawa surat mandat bertandatangan ketua dan sekretaris DPD yang sah.

Pria yang juga menjabat ketua fraksi Golkar di DPR ini yakin, pemerintah tak akan memperkeruh persoalan internal partainya. "Tidak mungkin Tjahjo Kumolo akan campur tangan. Memang ada satu-dua orang yang ingin Golkar pecah, tapi itu bukan pemerintah," ucapnya. Saat didesak menyebutkan nama-nama orang yang ia maksud, Ade mengaku belum mengetahuinya.

Dengan tidak turut campur, Ade berujar, pemerintah berarti memiliki niat baik untuk tidak mengembalikan kultur politik masa lalu yang antidemokrasi. "UU Ormas dan UU Parpol menjamin pemerintah tidak akan campur tangan urusan partai," katanya.

Sementara itu penyelenggaraan Munas Golkar versi Agung yang mengambil tempat di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, siang ini telah mencapai agenda ketiga.

Pada rapat paripurna III para peserta munas dibagi ke dalam tiga komisi yang memiliki fungsi berbeda. Komisi I bertugas merancang AD/ART, komisi II menyusun program kerja DPP lima tahun ke depan, dan komisi III merumuskan rekomendasi terhadap penyelenggaraan Munas Jakarta.

Sidang ketiga komisi tersebut dilaksanakan di Krakatau Ballroom yang telah dibagi ke dalam tiga ruangan. Terlihat begitu terburu-burunya panitia melaksanakan Munas Golkar di Jakarta ini. Selain tidak ada pemisahan ruang yang digunakan selain Krakatau Ballroom, masing-masing sidang paripurna pun tampak begitu dipercepat pelaksanaannya.