Berkas Pengurus Golkar TPPG Diserahkan Siang Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Berkas kepengurusan Partai Golkar versi Munas Partai Golkar IX di Jakarta rencananya bakal diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (8/12) siang nanti. Pernyataan itu terlontar dari politikus senior Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa.

Pilihan Redaksi Tak Dukung Siapapun, Yorrys: Yang Penting Golkar Selamat Agung Laksono Terpilih Menjadi Ketua Golkar Versi TPPG Agung Laksono: Ini Bukan Kemenangan Saya, tapi Golkar!

Menurut Agun, kepengurusan yang nantinya bakal diputuskan dini hari ini oleh tim formatur akan didokumentasikan terlebih dahulu. “Kami ingin cepat tapi gak asal cepat,” katanya. “Butuh waktu untuk membuat dokumen menjadi rapi.”

Ini artinya kepengurusan Golkar bakal memiliki dua dokumen kepengurusan. Satu berasal dari munas partai beringin di Bali yang memilih Aburizal bakrie sebagai ketua umum dan lainnya bakal berasal dari munas Golkar di Jakarta yang memilih Agung Laksono sebagai bosnya.

(Baca juga: Nurul: Golkar Sudah Pecah Tinggal ke Pengadilan)

Dalam pemilihan Ketua Umum Golkar di Munas Golkar IX, Agung berhasil meraih 147 suara, disusul Priyo Budi Santoso sebanyak 77 suara dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebanyak 71 suara. Sementara itu, satu suara abstain.

Munas Partai Golkar IX di Jakarta ini merupakan musyawarah tandingan dalam kondisi Paratai Golkar yang terbelah. Sebelumnya, ada munas lain yang sudah diselenggarakan oleh kubu Aburizal Bakrie di Bali, yang dibuka pada 30 November lalu. 

Adanya dua munas yang himpitan waktu, menegaskan ketegangan dan keretakan yang terjadi di tubuh partai berigin. Satu kubu mendukung kepengurusan Aburizal Bakrie, sedangkan lainnya memilih Agung Laksono sebagai bosnya.

Sebelumnya, Kubu Aburizal Bakrie tak ambil pusing dengan Musyawarah Nasional tandingan yang digelar kubu Agung Laksono atau Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12).

“Bagi kami, itu ilegal karena Munas yang sah sudah dilakukan di Bali. Dewan Pimpinan Pusat akan menjatuhkan sanksi bagi pengurus atau sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Golkar yang menghadiri Munas ilegal itu,” kata Ketua DPP Golkar Nurul Arifin kepada CNN Indonesia.

Nurul mengakui Munas Jakarta merupakan indikasi perpecahan di tubuh partai beringin. “Perpecahan di Golkar memang sudah terjadi. Tinggal lihat perkembangannya nanti di pengadilan,” kata dia.