Desmond Gerindra: SBY Mencla-mencle

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyindir Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merapat ke Koalisi Indonesia Hebat sepekan terakhir ini.

“SBY itu mana yang menguntungkan saja. Dia gabung Koalisi Merah Putih kan karena keuntungan. Politik mencla-menle,” kata Desmond, Rabu (10/12).

Pilihan Redaksi Ical Ubah Sikap Setelah Diingatkan Akbar Tandjung Ical Dukung Perppu Pilkada, Kalla: Baguslah! Koalisi Prabowo di Bawah 'Kaki' SBY SBY Dijadwalkan Bertemu Ical Malam Ini

Seperti diketahui, SBY menjalin komunikasi intens dengan PDIP dan KIH setelah Munas Golkar merekomendasikan untuk menolak Perppu Pilkada. SBY marah karena Golkar melanggar perjanjian yang ditandatangani oleh para ketua umum dan sekjen Partai Demokrat dan anggota Koalisi Merah Putih untuk mendukung Perppu Pilkada. (Baca: SBY Telepon Ical Saat KMP Teken Dukungan Perppu)

Perppu Pilkada didukung KMP, 1 Oktober, setelah Demokrat bersedia untuk memperkuat koalisi itu di parlemen. Maka Demokrat berhasil menempatkan wakilnya, Agus Hermanto, di kursi Wakil Ketua DPR meski partai itu bukan bagian dari KMP.

Secara terpisah, SBY usai mengisi kuliah umum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan komunikasi politiknya dengan KIH bukan dalam rangka bergabung dengan koalisi itu. “Kami bersepakat untuk bersatu dalam menggolkan Perppu Pilkada langsung. Kami tidak membicarakan kebersamaan di KIH,” kata dia.

SBY juga menegaskan posisi Demokrat sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen yang tidak masuk ke blok manapun.

Terkait sikap Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang akhirnya mengubah sikap mendukung Perppu Pilkada, SBY mengapresiasinya. “Sudah seharusnya semua petinggi partai mendengar kemauan rakyat dan meloloskan Perppu tersebut,” kata dia. (Baca: Koalisi Prabowo di Bawah 'Kaki' SBY)

Perppu Pilkada dikeluarkan SBY di akhir masa pemerintahannya untuk membatalkan UU Pilkada yang mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD. UU yang mencabut hak rakyat untuk memilih kepala daerah itu disetujui DPR lewat voting di rapat paripurna dan memancing reaksi keras publik, sehingga SBY menganggap ada keadaan mendesak untuk mengeluarkan Perppu.