PPP Djan Faridz Isyaratkan Mendekat ke Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menyatakan tak tertutup kemungkinan PPP kubunya pindah ke Koalisi Indonesia Hebat usai Musyawarah Kerja Nasional, Sabtu (13/12). Saat ini PPP kubu Djan berada dalam Koalisi Merah Putih, sedangkan PPP kubu Romahurmuziy berada di KIH.

PPP kubu Djan bisa pindah dari KMP ke KIH jika memang dikehendaki oleh 31 Dewan Perwakilan Wilayah partai itu. "Kami akan bicarakan. Kemungkinan itu selalu terbuka. Setiap partai pasti ingin dekat dengan pemerintah," kata Djan di lokasi Mukernas PPP, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12).

Pilihan Redaksi Mbah Moen Dukung Mukernas PPP Kubu Djan Faridz Kubu Romi Klaim Mbah Moen Tak Memihak Djan Faridz Ical dan Akbar Tandjung Hadiri Mukernas PPP Golkar-PPP Pecah, KMP Klaim Tetap Solid

Dalam pidatonya kemarin saat membuka Mukernas, Djan menekankan posisi PPP saat ini masih berada dalam Koalisi Merah Putih. Namun, ujar Djan, menjadi oposisi juga tidak bisa dianggap mulia. Oleh sebab itu bukan sesuatu yang haram jika PPP mendukung pemerintah dan menyeberang ke KIH.

Jika nantinya PPP betul-betul masuk ke dalam KIH, Djan mengatakan itu bukan bentuk kekecewaan terhadap KMP.

Meski demikian, PPP memang pantas kecewa kepada KMP lantaran tidak mendapat kursi pimpinan DPR dan MPR. Posisi PPP sebagai anggota resmi KMP justru kalah dengan Demokrat yang bukan anggota KMP namun berhasil menempatkan wakilnya di jajaran pimpinan parlemen bersama KMP dalam sistem paket.

Apapun, Djan menegaskan PPP tak dendam karena tak kebagian kursi pimpinan DPR, sebab menurutnya tujuan berpartai bukan untuk mendapatkan kursi pimpinan parlemen.

"Kami berpartai karena rakyat. Kader-kader kan dipilih rakyat. Jadi bukan karena kami maruk kekuasaan," kata mantan menteri perumahan rakyat itu.

Untuk diketahui, PPP saat ini terbelah dua antara kubu Djan hasil Muktamar Jakarta dan kubu Romahurmuziy (Romy) hasil Muktamar Surabaya. Kubu Romy yang telah diakui Kementerian Hukum dan HAM sudah lebih dulu menyatakan bergabung dengan KIH.