Golkar Kubu Ical Anggap Pemerintah Cuci Tangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurul Arifin menilai penundaan pengesahan kepengurusan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly adalah contoh yang tidak baik bagi pendidikan politik. Pemerintah diminta tegas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Golkar.

"Tidak ada ketegasan pernyataan bahwa dua Munas Golkar memenuhi persyaratan munas dari Menkumham," kata Nurul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/12).

Pilihan Redaksi Menkumham Tolak Sahkan Pengurus Golkar Kedua Kubu Menkumham: Pengurus Golkar yang Sah Versi Munas Riau Hajriyanto Gagas Munas Rekonsiliasi Golkar

Nurul menilai pemerintah cuci tangan dengan mengembalikan semuanya kepada mahkamah partai. Menurutnya hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang besar bukan hanya untuk Partai Golkar tapi untuk semua partai politik yang ada.

"Kalau dilihat dari segi legal formalnya, tentu saja yang legal itu yang di Bali," kata Nurul yang berasal dari kepengurusan kubu Aburizal Bakrie ini. 

Mengenai islah, Nurul mengklaim sudah beberapa kali dilakukan oleh kubu Aburizal Bakrie melalui Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung. Namun ajak islah itu, menurutnya bagaikan gayung tak bersambut.

"Kami sudah mengutus senior ke sana, tapi kelihatannya memang tidak ada," katanya. Oleh karena itu, ujar dia, jika memang tidak ada keinginan untuk islah, penyelesaian lebih baik di pengadilan saja.

Sebelumnya, Golkar kubu Agung Laksono menanggapi positif dan terbuka terhadap rencana islahnya kedua kubu. Salah satu caranya dengan melakukan munas islah. Kepengurusan Golkar kubu Agung yang terbentuk melalui Munas di Ancol siang ini menggelar rapat untuk menunjuk juru runding dengan kubu Aburizal.

Hal ini ditempuh setelah Menkumham menolak mengesahkan salah satu kepengurusan Golkar. Menkumham lebih memilih meminta Golkar menyelesaikan konflik secara internal atau melalui jalur pengadilan.

Senada dengan Nurul, politikus Golkar lainnya dari kubur Ical, Tantowi Yahya menganggap apa yang dilakukan Kemenkumham malah memperlama konflik yang sudah terjadi. "Dengan tidak adanya keputusan yang diambil maka konflik ini jadi terpelihara semakin lama," ujar Tantowi saat ditemui di Komisi I DPR, Rabu (17/12). Dia menambahkan, konflik kedua kubu ini membuat kinerja politik Partai Golkar terhambat.