Hajriyanto Usul Golkar Tidak di KMP dan KIH

Jakarta, CNN Indonesia -- Dua kubu Partai Golongan Karya yang baru saja menggelar pertemuan berhasil menyamakan sejumlah visi. Namun masih ada beberapa prinsip yang belum menemui titik temu, salah satunya adalah soal posisi Partai Golkar di Koalisi Merah Putih.

Pilihan Redaksi Bambang Soesatyo: Februari 2015 Golkar Bersatu Ical-Agung Sepakat Hindari Pengadilan MS Hidayat Tegaskan Golkar Tak Tinggalkan KMP Hatta Rajasa: KMP Tetap Solid Bukan untuk Hadang Jokowi

Menanggapi masih adanya perbedaan soal KMP tersebut, politisi Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengungkapkan kedua kubu harus mengambil jalan tengah dalam masalah KMP tersebut. "Masih ada alternatif yang lain selain bertahan di KMP, keluar dari KMP, atau pindah ke Koalisi Indonesia Hebat, yaitu apa yg disebut dengan 'jalan ketiga'," ujar Hajriyanto melalui pesan singkat, Rabu (24/12).

Jalan ketiga yang Hajriyanto maksud adalah Partai Golkar harus mengikuti jalan konstitusi, yaitu mentaati saja apa yg diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Itu artinya tidak masuk KIH dan tidak di KMP. Tidak bergabung dengan pemerintah dalam koalisi pendukung pemerintah dan juga tidak menjadi oposisi di parlemen," lanjut Hajriyanto.

Bekas Wakil Ketua MPR yang sebelumnya sempat ingin maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar tersebut mengatakan pilihan yang ada bukan hanya sekadar berada di dalam atau di luar pemerintah. "Ini juga bukan soal tetap di KMP atau di KIH, itu pandangan yang terlalu sempit," katanya.

Hajriyanto mengatakan jika kedua kubu memang sungguh-sungguh mau mencari jalan keluar maka pasti akan ditemukan.

Sebelumnya salah satu juru runding kubu Aburizal Bakrie, Theo Sambuaga mengatakan masih ada dua poin perundingan yang belum mencapai kata sepakat dalam pertemuan kemarin. Kedua poin itu yakni posisi Golkar apakah akan tetap berada di Koalisi Merah Putih atau berdiri sendiri sebagai partai penyeimbang, dan poin kedua yaitu cara untuk rekonsiliasi akan menyelenggarakan musyawarah nasional rekonsiliasi atau dengan cara lainnya.