KIH Bahas Wantimpres, Refly: Wantim Harus Diisi 4 Hari Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi Indonesia Hebat semalam, Kamis (15/1), berkumpul di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, untuk mendiskusikan sejumlah, termasuk soal Dewan Pertimbangan Presiden.

Megawati, Surya Paloh, Wiranto, dan Muhaimin Iskandar berembuk untuk mencari nama-nama yang dianggap layak untuk ditempatkan pada Dewan Pertimbangan Presiden. “Ini (Wantimpres) memang sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kami hanya mengumpulkan nama-nama yang masuk kategori negarawan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rumah Mega.

Pilihan Redaksi Usai Budi Lolos, KIH Bahas Calon Dewan Pertimbangan Presiden JK Sebut Nama Ginandjar Kartasasmita Jadi Wantimpres KPK Sebut Jokowi Langgar Tradisi Ketatanegaraan

Wantimpres, dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia, berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Maka bisa jadi, perannya akan cukup strategis di lingkungan Istana.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden diisi tiga bukan setelah seorang Presiden dilantik. “Artinya tanggal 20 Januari ini waktunya diisi,” kata dia kepada CNN Indonesia, Jumat (16/1).

Ia menegaskan, penunjukan anggota Wantimpres sepenuhnya hak prerogatif Presiden. “Sama seperti ketika Presiden mengangkat menteri. Presiden langsung saja tunjuk orang yang dia mau. Bedanya, Wantimpres ini lembaga mandiri,” ujar Refly.

Masa jabatan Wantimpres mengikuti Presiden. Anggota Wantimpres yang ada saat ini masih orang-orang yang dulu ditunjuk Susilo Bambang Yudhoyono. Baru empat hari lagi, 20 Januari, mereka akan diganti oleh orang-orang yang ditunjuk Jokowi.

Ada 9 nama yang mengisi Wantimpres periode SBY: Emil Salim sebagai Ketua/anggota Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup, K.H. Ma’ruf Amin selaku anggota Bidang Hubungan Antaragama, Meutia Hatta selaku anggota Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Ginandjar Kartasasmita selaku anggota Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Widodo selaku anggota Bidang Pertahanan dan Keamanan, Hassan Wirajuda selaku anggota Bidang Hubungan Luar Negeri, Ryaas Rasyid selaku anggota Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Siti Fadilah Supari selaku anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta Albert Hasibuan selaku anggota Bidang Hukum dan HAM. (agk)