Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung menyatakan Joko Widodo (Jokowi) dengan kewenangannya sebagai Presiden diminta untuk segera menyelesaikan kisruh KPK-Polri dengan prioritas menyelamatkan KPK. Pramono menepis ada tekanan dan intervensi pada kebijakan yang diambil Presiden Jokowi.
"Tidak mungkin ada tekanan, beliau (presiden) yang memutuskan," kata Pramono di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (29/1). Bahkan, ujar Pramono, kalau kebijakan sudah diambil, tidak ada yang bisa menekan Presiden.
Hal tersebut menurut Pramono juga sudah ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak JK sendiri kan mengatakan terbuka dan tidak ada yang bisa mengintervensi Presiden untuk menunjuk siapapun menjadi Kapolri," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait perseteruan KPK-Polri, Pramono berharap Presiden segera mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi saat ini seluruh pimpinan KPK telah diadukan ke Mabes Polri.
Pramono menegaskan, yang harus diprioritaskan Presiden saat ini adalah menyelamatkan KPK. "Ini lembaga harapan dan tempat luar biasa di mata publik. Presiden harus mengambil sikap agar KPK dapat bekerja dengan tenang," kata mantan Wakil Ketua DPR ini.
Sebelumnya, Ketua Tim 9 Syaf'i Maarif mengatakan, pengajuan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri bukan inistiatif Jokowi. Tak gamblang ia menyebut siapa yang mengajukan nama Budi.
Namun Syafii mengatakan inisiator Budi Gunawan adalah sosok yang sudah jadi rahasia umum. "Saya tak mau menyebut nama, itu sudah rahasia umum,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/1). Namun ia tak menyebut nama dengan alasan ingin menjaga hubungan baik dengan pihak yang mengajukan ke Jokowi.
(sur/obs)