Tiga Keputusan Jokowi yang Tak Disetujui Megawati

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengungkapkan tiga hal yang sebenarnya tidak disetujui oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam keputusan Joko Widodo saat menjadi calon presiden dan sudah menjadi presiden.

Pilihan Redaksi Jokowi Tegas Putuskan Masalah Kapolri Pekan Depan PDIP Kecewa Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan Jokowi Dikhawatirkan Tengah Melakukan Eskalasi Konflik Luhut: Enggak Ada yang Ingin Jauhkan Jokowi dengan PDIP

Pertama adalah tentang gagasan Rumah Transisi yang dibentuk sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil sengketa Pilpres kemarin.

"Tidak ada yang tahu ide Rumah Transisi itu Ibu Mega tidak setuju. Bahkan Ibu Mega tidak pernah datang ke sana, tetapi sebagai negarawan, Ibu Mega menghormati keputusan Jokowi," ujar Pramono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/2).

Kedua adalah ketika penyusunan kabinet dalam sistem pemerintahan Jokowi-JK. Dalam pembentukan kabinet tersebut, Megawati secara terbuka kepada Jokowi menyampaikan beberapa nama yang dinilai tidak sesuai untuk menjabat sebagai pembantu pemerintahannya.

"Tetapi karena Jokowi berkehendak untuk tetap mengangkat, Ibu Mega menghormati keputusan tersebut," ujar Pramono.

Ketiga adalah mengenai rancangan Undang-Undang yang dimasukkan ke dalam pemerintahan Jokowi, padahal sempat ditolak oleh Megawati pada masa pemerintahan lima tahun sebelumnya.

"Ada beberapa undang-undang yang benar-benar ditolak secara terbuka oleh PDIP, bahkan oleh Ibu Mega dalam lima tahun kemarin yaitu UU Keamanan Nasional dan UU Cadangan Strategis, tetapi UU ini dimasukkan kembali oleh pemerintahan Jokowi," ujar Pramono menjelaskan.

Menurut Pramono, Megawati merupakan orang yang selalu taat dan patuh kepada konstitusi. Mengingat kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini dipegang oleh Jokowi, Mega tentu menghormati segala keputusan yang diambil Jokowi.
 
"Tetapi Ibu Mega akan meminta kepada fraksi, terkait RUU yang tidak sesuai dengan perspektif PDIP tersebut, kami akan menolak hal itu. Padahal Menterinya dianggap dekat dengan Ibu Mega, yaitu Pak Ryamizard," ujar Pramono. (obs)