"Kalau government to government (G to G) harus lewat keputusan DPR. Kalau business to business (B to B) tidak masalah (tidak melalui DPR), tapi jangan sampai dibawa ke G to G," ujar Taufik ketika diwawancara usai mengisi diskusi 'Banyak Pilihan untuk Jokowi', di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/2).
Menurutnya, sebagai lembaga legislatif yang merupakan representatif dari rakyat, DPR perlu dilibatkan dalam program nasional. "Harus ada keputusan politik juga dari DPR kalau sudah G to G," katanya menegaskan.
Lebih jauh Taufik mengaku kecewa lantaran terabaikannya potensi anak bangsa untuk membuat mobil. "Mari kembalikan pada konsep bagaimana anak bangsa mampu. Membuat pesawat saja bisa apalagi membuat mobil. Kenapa juga dengan Malaysia?" ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ikut hadir dalam penandatanganan itu, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, Komisaris Proton, Tun Dr Mahathir Mohamad, dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Jokowi memang sedang menjalani kunjungan kenegaraan di Malaysia selama tiga hari pada saat penandatanganan berlangsung. (sip/sip)