Relawan: Mesti Ada Deputi Partisipasi Publik di Staf Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretariat Partisipasi Indonesia (Sekber Partisipasi) menganggap Kantor Staf Presiden yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan tak memikirkan partisipasi publik. Mereka pun mengemukakan kekecewaannya, terlebih Jokowi berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2014 karena partisipasi dan mobilisasi publik.

“Seharusnya ada deputi khusus yang membawahi bidang partisipasi publik dan penggalangan bidang politik,” kata Panel Barus dari Sekber Partisipasi kepada CNN Indonesia, Kamis (5/3).

Pilihan Redaksi Luhut akan Kendalikan 10 Persen Program Pembangunan Jokowi Perluas Wewenang Luhut Lewat Perpres, JK Bagaimana? Jokowi Perluas Wewenang Luhut Tak Libatkan JK, Andi: Tak Soal Relawan Jokowi Berang, Sebut Staf Presiden Diisi Timses Lawan

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan dalam struktur organisasi Kantor Staf Presiden, ada lima deputi di bawah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, yakni deputi bidang infrastruktur, ekonomi, maritim, pangan, dan wisata. Kelima bidang itu dipandang sebagai sektor utama program pembangunan.

Kepala Staf Kepresidenan, ujar Andi, bakal mengendalikan 10 persen program pembangunan yang dalam setahun jumlahnya mencapai sekitar 4.500-an. Untuk itulah deputi bidang ekonomi dan infrastruktur dianggap penting.

Namun hal itu tak disepakati oleh relawan Jokowi. “Untuk mengurus bidang ekonomi sudah ada Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Menko Perekonomian. Nanti jadi tumpang tindih. Padahal yang diperlukan Kantor Staf Presiden adalah komunikasi politik dan penggalangan rakyat yang baik,” ujar Panel.

Menurut dia, partisipasi publik seharusnya dilembagakan karena itulah yang pada akhirnya bisa membedakan pemerintahan Jokowi saat ini dengan pemerintahan sebelumnya. Dasar bagi kesuksesan pemerintah ke depannya, kata Panel, apabila partisipasi publik dikelola untuk mengawal program pemerintah.

“Banyak masalah yang harus dikelola, dan rakyat mestinya diajak untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah. Jadi bukan lagi pakai sistem kebijakan top down. Tanya dulu ke rakyat butuhnya apa, supaya tidak mubazir,” kata Panel.

Soal dilembagakannya partisipasi publik itu, menurut Panel, sesungguhnya sudah pernah diucapkan sendiri oleh Jokowi. “Pak Jokowi meminta relawan tidak bubar agar bisa mem-backup program pemerintah. Akan dibentuk unit kerja khusus untuk relawan. Itu pernyataan Presiden,” ujar dia.

Dalam pandangan relawan unit kerja khusus relawan itu seharusnya berada di kantor Luhut, karena Luhut pun bagian dari relawan. “Tapi saya tidak lihat keterlibatan kawan-kawan relawan di sana –relawan yang original,” kata Panel.

Sekber Partisipasi meminta Jokowi untuk tidak meremehkan relawan. “Kompetensi relawan itu tinggi. Kalau Pak Jokowi memerintahkan relawan untuk membantu, kami punya nama-nama terbaik, pimpinan-pimpinan relawan Jokowi yang original. Itu jika diminta,” ujar Panel.

Sayang saat ini, ujarnya, malah ada orang-orang “tak jelas” yang mengisi Kantor Staf Presiden. Menurut Sekber Partisipasi, nama-nama yang diusulkan duduk sebagai deputi dan staf disinyalir merupakan tim sukses lawan saat Pilpres.

Relawan khawatir orang-orang yang ditempatkan di Kantor Staf Presiden itu tak mampu mengelola dinamika politik seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir ini ketika Jokowi dikritik habis-habisan terkait kisruh KPK-Polri. (agk)