Ahok dan DPRD Saling Umpat, JK: Kurang Bijaksana

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai perilaku Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang saling umpat sebagai tindakan kurang bijaksana.

"Kan keduanya umpat-mengumpat. Kurang bijaksana," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (7/3) petang.

Menurut JK, kedua belah pihak seharusnya bisa bersikap arif dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal itu perlu dilakukan demi kebaikan rakyat.

"Kalau DPRD keliru, tarik. Kalau Ahok keliru, ya tarik. Gubernur dan DPRD kan satu," kata dia.

Pilihan Redaksi Jika Dialog dengan DPRD Buntu, Ahok Keluarkan Pergub APBD Lulung ke Ahok: Es Kemong Pakai Roti, Kalau Ngomong Hati-hati DPRD Berkeras Teruskan Hak Angket untuk Ahok Kumpulan Lelucon ala Tagar #SaveHajiLulung

Ia mengungkapkan, proses mediasi yang dilakukan kedua pihak dirasa cukup bagus. "Kalau ada kejadian di bawah, atas yang mediasi. Atas dari gubernur itu presiden, diwakilkan oleh Mendagri. Itu sudah benar. Di situ letak masing-masing untuk selesaikan kepentingan rakyat Jakarta. Mestinya mereka segera menyelesaikannya," ujar dia.

Konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta bermula dari pengajuan rancangan APBD DKI Jakarta 2015 oleh Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri awal tahun ini. Saat menyerahkan RAPBD dengan sistem e-budgeting tersebut, Ahok dituding memalsukan dan tidak menyerahkan rancangan seperti apa yang telah dibahas oleh DPRD DKI Jakarta akhir 2014 lalu.

Ahok pun tidak tinggal diam, ia mengatakan bahwa adanya dana siluman dalam rancangan APBD Jakarta versi DPRD menjadi alasan dirinya mengajukan RAPBD dalam bentuk e-budgeting kepada Kemendagri. Ia pun menantang lembaga legislatif daerah DKI Jakarta untuk membuktikan kebenaran tuduhan adanya dana siluman tersebut.

Melihat konflik yang semakin memanas, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun turun tangan melakukan mediasi. Akhirnya, Kamis (5/3) lalu mediasi antara Eksekutif dan Legislatif DKI Jakarta berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Berharap menghasilkan sebuah solusi, mediasi justru berakhir dengan saling tuding yang terjadi. Tanpa solusi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menuding pertemuan berlangsung panas karena gaya Ahok dinilai seperti preman.

“Gubernur mau memecat anggotanya dalam rapat,” ujar Lulung, Kamis (5/3). Teriakan Lulung itu diamini oleh anggota DPRD lainnya. "Gubernur Preman!" kata mereka.

Ditemui dalam waktu yang berbeda, Ahok mengatakan pada rapat mediasi tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini lantaran semua pihak tetap bersikeras dengan APBD versi masing-masing. "Ini sudah tidak ketemu," ujar Ahok singkat. (pit)