Kubu Agung: Pengambilalihan Kantor Golkar Tindakan Kriminal

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol, Lamhot Sinaga, mengingatkan kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk tak mencoba-coba mengambil alih kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

“Pasca pengesahan Menteri Hukum dan HAM, Kantor DPP itu dihuni kepengurusan Agung Laksono. Siapapun di luar itu yang hendak mendudukinya masuk kategori tindakan kriminal,” kata Lamhot kepada CNN Indonesia, Rabu (11/3).

Pilihan Redaksi Ical Hendak Ambil Alih Kantor Golkar, Siswono: Bisa Kacau Laporkan Agung Laksono, Kubu Ical 'Serbu' Mabes Polri Ical akan Ambil Alih Kantor Golkar, Yorrys: Kok Tak dari Dulu Terima Laporan Ical soal Agung, Kabareskrim Bentuk Tim Khusus

Ucapan serupa sebelumnya dikemukakan Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung, Yorrys Raweyai. “Sekarang kami sudah disahkan Kemenkumham. Kalau mereka (kubu Ical) mau ambil alih kantor, itu melanggar Undang-Undang,” ujarnya.

Yorrys menganggap rencana Ical ‘mengkudeta’ kantor Golkar amat terlambat. “Mestinya sudah dari tahun lalu. Kalau dulu kan masih sama-sama status quo. Jadi kenapa tidak dari dulu?” kata dia.

Ical hendak mengambil alih kantor Golkar dengan alasan para pengurus Golkar daerah punya hak untuk memakai kantor pusat Golkar yang sejak konflik Golkar mencuat dikuasai kubu Agung. (Baca: Tak Diakui Pemerintah, Ical akan ‘Kudeta’ Kantor Golkar)

Niat Ical mengambil alih kantor Golkar itu muncul setelah Menkumham Yasonna Laoly menerima kepengurusan hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono sebagai pengurus Golkar yang sah. Ical menuding keputusan Yasonna itu bersifat politis. (agk)