Peringatkan Yassona, KMP Rapatkan Barisan Dukung Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih menyatakan sikap untuk memberikan peringatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Sekretaris fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis mengatakan peringatan yang dilakukan ini bukan hanya sekedar mendukung Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, namun juga untuk mencari keadilan di dalam berdemokrasi.

"Kami prihatin dan menyesalkan putusan Menkumham. Kami merasa ini bukan persoalan KMP, tapi persoalan partai yang diintervensi," tutur Fary di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Pilihan Redaksi Menteri Yasonna Sebut Putusannya Ikuti Mahkamah Partai Golkar Bambang Soesatyo Sebut Menkumham Yasonna Laoly Begal Politik Agung Pertahankan Sebagian Gerbong Ical di DPR RI Ongkos Besar Konflik Golkar

Oleh sebab itu, ia mengatakan fraksi Partai Gerindra memberikan dukungan penuh untuk menggunakan anggota baik interpelasi bahkan angket atas putusan Yasonna.

"Dukung penuh pernyataan sikap dan kegiatan anggota fraksi Partai Golkar akan bersama-sama maju untuk hak angket," tegasnya.

Selain itu, ia mengatakan fraksi Partai Gerindra juga akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada presiden dalam mengambil langkah strategis terkait polemik ini.

"Kami mengetuk hati presiden untuk jangan diam saja, tapi mengambil langkah strategis," ujar Ketua Komisi V tersebut.

Sementara itu, Bambang Soesatyo, menyatakan meski pernyataan ini masih bersifat 'warning', namun pihaknya ?sudah menyiapkan draf hak angket yang akan digulirkan pada awal masa sidang tanggal 23 Maret, jika Yasonna tak mengkoreksi keputusannya.

"Kami sudah siapkan dokumen hak angket yang langsung bisa ditandatangani pada masa sidang depan, tapi kami masih beri waktu," ujar bambang sambil menunjukkan draf dimaksud.

Usulan untuk menggunakan hak angket atas putusan Yasonna pertama kali muncul dalam Konsultasi Nasional yang dilakukan oleh Aburizal Bakrie bersama dengan DPD I dan II Partai Golkar.

Bahkan, usulan tersebut menjadi salah satu poin pokok hasil dari pertemuan tersebut. Usulan tersebut diberikan karena Golkar kubu Aburizal Bakrie tidak bisa menerima putusan Yasonna yang mengakui kepengurusan Agung Laksono. (pit)