Wiranto: Jangan Bernafsu Ajukan Angket ke Yasonna

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, mengimbau kepada setiap partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak tergesa-gesa menggulirkan wacana penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly atas keputusannya yang hendak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono.

Beberapa partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) diketahui akan segera melayangkan usul penggunaan hak angket terhadap Yassona pasca masa reses DPR berakhir, Senin (23/3) mendatang. Wiranto mengatakan, seharusnya pembahasan dan pengamatan terhadap kebenaran di balik tuduhan pelanggaran Yassona dilakukan terlebih dahulu sebelum wacana hak angket digulirkan oleh para partai politik di KMP.

"Jangan terlalu buru-buru dan bernafsu mengajukan dan bicara hak angket. Kita bicara konstitusi dan hukum terlebih dahulu saja. Rakyat kita ini lelah disuguhi drama hak angket terus menerus," ujar Wiranto di Gedung DPP Partai Hanura, Jakarta, Jumat (20/3).

Pilihan Redaksi Agung Laksono Minta Ical Batalkan Hak Angket Partai Demokrat Tentukan Sikap atas Hak Angket usai Reses Fadli Zon: Keputusan Yasonna Soal Golkar Bisa Ganggu Jokowi Yasonna: Soal Angket itu Terlalu Berlebihan Agun Anggap Tudingan ke Menkumham Tak Masuk Akal

Bekas politisi Partai Golkar itu juga berharap kearifan dapat digunakan oleh tiap partai politik di DPR dalam menghadapi masalah dengan Yassona saat ini. Jika kearifan tidak digunakan, dan hak angket berhasil digulirkan, Wiranto khawatir kondisi politik dan stabilitas nasional akan semakin keruh ke depannya.

"Negara ini sudah capek menghadapi konflik internal terus, jangan diperkeruh lagi," ujar Wiranto singkat.

Diketahui beberapa partai politik berencana menggulirkan hak angket karena langkah Yassona yang akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan DPP Golkar pimpinan Agung dalam waktu dekat ini.

Partai Gerindra, PKS, dan Golkar kubu Aburizal Bakrie merupakan fraksi partai politik yang sudah bulat menyatakan akan memperjuangkan penggunaan hak angket kepada Menkumham. Sementara itu, PAN dan Demokrat belum mengambil sikapnya terkait persoalan usul penggunaan hak angket untuk Yassona pasca reses bagi DPR berakhir Senin mendatang.

(obs)