Ical Rombak Belasan Anggota Fraksi Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang terpilih dalam Musyawarah Nasioal IX di Bali hari ini berencana akan merombak belasan anggota fraksi beringin yang mendukung kepemimpinan Agung Laksono.

Melalui Sekretaris Frasksi Bambang Soesatyo, pihak Ical berencana melepaskan 16 keanggotaan fraksi karena menyebrang dukungan kepada Agung Laksono. Namun, kata Bambang, jumlah itu bisa berubah jika ada yang menyatakan dukungan kembali ke Munas Bali.

"Hari ini rencannya, akan disampaikan. Iya tadinya (16 orang), tapi ada yang datang kembali begabung," kata Bambang kepada CNN Indonesia, Rabu (25/3).

Pilihan Redaksi Idrus: Yang Penting di Pengadilan, Bukan Mobilisasi Dukungan Golkar Kubu Agung Ancam Tekan Pimpinan DPR Tak Proses Perubahan Fraksi Golkar, DPR: PPP pun Tidak

Sementara itu terkait dengan rencana perombakan yang akan dilakukan poros Agung, melalu ketua fraksinya Agus Gumiwang, Bambang dengan tegas menyatakan itu tidak bisa dilakukan lantaran belum ada ketetapan hukum.

"(Agung) Belum bisa melakukan karena belum ada keputusan pengadilan yang bersifat dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunanjar menegaskan, kubu Ical sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya roda partai termasuk merombak fraksi di DPR RI. Pasalnya, jelas Agun, setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengesahkan kepemimpinan Agung, maka secara otomatis kewenangan Ical terhenti.

"Apa haknya (Ical), dia sudah tidak punya kewenangan legalitas untuk melakukannya pasca diakuinya DPP yang sah oleh Kemenkumhan," kata Agun.

Bahkan sebelumnya, Ketua Fraksi Agus Gumiwang melontarkan pernyataan bernada ancaman. Ia mengatakan ada beberapa hal yang memang akan mempengaruhi jangka waktu jabatan Setya Novanto selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya adalah apabila Setya Novanto mempersulit kepengurusan Agung Laksono dalam mengubah susunan kepengurusan fraksi dan alat kelengkapan dewan.

"Contohnya kalau dipersulit di komisi. Ini politik. Kalau itu jadi tekanan bagi kami, jangan lupa kami bisa saja memberikan tekanan kepada pimpinan DPR. Bisa saja diganti," kata Agus menegaskan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemnarin. (pit)