Jika Jadi Waketum, Fisik Puan Tak Perlu Muncul

Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Puan Maharani santer dikabarkan akan menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa kepengurusan 2015-2020.

Namun, jabatan Puan sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disinyalir menjadi penghambat bagi dirinya untuk menduduki jabatan yang sebenarnya belum pernah ada dalam sejarah PDI-P.

Pilihan Redaksi Sensus CSIS: Pasca Mega, PDIP di Tangan Jokowi, Puan, Ganjar Walikota Solo Tegaskan Jokowi Tidak Mau Jadi Ketua Umum PDIP CSIS: Mega Hebat Urus PDIP, Tapi Jokowi yang Bisa Raup Suara Level Puan Mentok di Wakil Ketua Umum

Akan tetapi hal tersebut dianggap bukan menjadi masalah bagi kader PDI-P di DPR RI. Juru bicara Fraksi Partai PDI-P, Junimart Girsang mengatakan peraturan menteri tidak boleh rangkap jabatan di partai politik tidak tercantum dalam Undang-Undang.

"Dalam UU Partai Politik tidak ada aturan itu. Bukan masalah menabrak tapi memang tidak ada dalam UU," kata Junimart, saat ditemui di kompleks DPR RI, kemarin, Kamis (2/4).

Dia mengatakan sosok waketum di PDI-P tidak perlu muncul secara fisik. Oleh sebab itu, posisi Puan sebagai menteri tidak akan terganggu meski dirinya memiliki jabatan di PDI-P periode selanjutnya.

Junimart pun menambahkan masalah bertugas untuk partai atau bertugas sebagai menteri adalah soal membagi waktu saja. Dia pun yakin Puan dapat menjalankan posisi itu bersamaan.

"Menurut saya sebagai waketum beliau tak perlu muncul secara fisik. Maka dari itu dia bisa concern ke kementerian," katanya.

"Tidak akan terganggu. Itu hanya bagaimana soal atur waktu dan saya yakin bisa lah," ujar Junimart menegaskan.

Meski baru bersifat wacana, isu soal siapa nama kader yang akan menjadi Waketum PDI-P sudah santer terdengar dan nama Puan Maharani adalah yang paling sering diperbincangankan. Keputusan apakah PDI-P akan memiliki waketum akan dibahas dan ditentukan di kongres yang akan digelar di Bali pekan depan.

Sebelumnya pada Rapat Kerja Nasional PDI-P April 2014 di Semarang, semua kader PDI-P sepakat jika ketua umum untuk periode sekarang hingga 2020 nanti adalah Megawati Soekarnoputri. Maka dari itu, kongres di Bali pun benar-benar hanya menjadi ajang pengukuhan sang presiden perempuan pertama dan satu-satunya Indonesia tersebut untuk kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. (meg)