Hasto Bantah Sutiyoso Soal Sekretariat Bersama

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah adanya rencana untuk membentuk sekretariat bersama (sekber) oleh para partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Kami tidak ada sekber," ujar Hasto di Gedung Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (6/5).

Menurutnya, sekber tak perlu dibentuk karena melihat kurang efektifnya pembentukan wadah serupa pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, kata Hasto, adanya ketidakinginan kalangan partai pemerintahan membentuk suatu institusi yang bertentangan dengan sistem presidensial.

Pilihan Redaksi Sutiyoso: Pertemuan di Rumah Saya Bahas Usul Reshuffle Menko Sofyan Bela Kinerja Menteri Bidang Ekonomi Mantan Ketua UKP4: Reshuffle Selalu Dibahas Presiden-Wapres

"Kami tak ingin bentuk institusi baru yang kemudian bertentengan dengan prinsip tata negara," katanya menegaskan. (Baca juga: Sutiyoso: KIH akan Bentuk Sekretariat Bersama)

Kendati demikian, Hasto mengungkap perlu adanya koordinasi antara partai pemerintah dengan presiden dalam hal komunikasi politik. Terlebih lagi, lanjutnya, ihwal pengambilan-pengambilan keputusan diantara proses pengambilan keputusan antara legislatif dan eksekutif.

"Bisa saja tim atau forum bentuknya agar bersifat lebih cair. Yang penting bagaimana dalam proses pengambilan keputusan antara DPR-pemerintah bisa berjalan cepat dan kondusif," katanya menjelaskan. "Saling hormati kan disitu penting, tanpa membentuk suatu badan/sekber." (Baca juga: KIH Ajukan Usul Reshuffle Menteri kepada Jokowi Pekan Ini)

Hasto pun mengaku belum adanya pembicaraan mengenai siapakah yang nantinya akan memimpin koordinasi diantara para partai pengusung pemerintahan ini. "Belum ada," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Sutiyoso mengatakan, sekber dibentuk untuk meningkatkan komunikasi dengan Jokowi.

Sutiyoso menjelaskan, sekretariat bersama tersebut akan berada di bawah pimpinan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung.

Menurut Sutiyoso, konsep secara umum mengenai keberadaan sekretariat bersama telah dibahas secara internal dalam pertemuan rutin bulanan KIH di kediaman Sutiyoso, 28 April lalu. (sip)