DPR: Presiden Jokowi Isyaratkan Penolakan Revisi UU Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan Presiden Joko Widodo secara implisit menolak rencana revisi terbatas undang-undang Pilkada. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat konsultasi bersama Presiden Jokowi siang tadi di istana.

"Secara implisit Pak Jokowi menolak," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5).

Pilihan Redaksi Partai Demokrat: Revisi UU Pilkada Ganggu Kredibilitas DPR Pimpinan DPR Akan Beri Masukan Kinerja Menteri ke Presiden Rapat dengan Jokowi, DPR Ajukan Revisi UU Pilkada JK: Siapapun Pemenang, Yang Penting Golkar Bisa Ikut Pilkada

Lebih lanjut, Taufik mengatakan, penolakan tersebut terlihat dari adanya permintaan Jokowi kepada DPR untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Padahal, Taufik mengaku, besar harapan DPR mendapat lampu hijau dari Jokowi atas rencana tersebut.

"DPR mengharapkan green light. Tapi Presiden Jokowi meminta DPR untuk mempertimbangkan ulang," katanya.

Waktu penyelenggaraan yang tidak lama lagi, lanjut Taufik, menjadi alasan mendasar permintaan pertimbangan ulang oleh Jokowi kepada DPR.

"Kembali atas dasar kehati-hatian. Kalau melakukan revisi, ini sudah terlalu mepet," ujarnya.

Permintaan Presiden Jokowi ini senada dengan pendapat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Komisi Pemilihan Umum. Mereka merasa keberatan akan rencana revisi terbatas UU Pilkada tersebut karena sudah mepet dengan jadwal penyelenggaraan Pilkada.

Selain itu, adanya kekhawatiran akan mengganggu atau menghambat penyelenggaraan Pilkada juga menjadi alasan. Diketahui, pada 26-28 Juli mendatang adalah waktu untuk mendaftarkan calon kepala daerah. Sedangkan, Pilkada akan dilakukan secara serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang.

Revisi terbatas ini diusulkan untuk memberikan payung hukum kepada KPU dalam mengakomodir keikutsertaan partai bersengketa seperti Golkar dan PPP.

Memang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut tidak mengatur mengenai partai yang bersengketa. (meg)