Fraksi PDIP Gelar Rapat Internal Bahas Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat internal membahas persiapan pemilihan kepala daerah dan rencana revisi Undang-undang Pilkada dan partai politik.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Olly Dondokambey mengatakan, salah satu teknis yang dibicarakan dalam rapat kali ini adalah soal penjaringan pilkada di daerah.

Pilihan Redaksi Kedepankan Hak Rakyat, PDIP Tolak Revisi UU Pilkada PDIP Buka Kerja Sama dengan Demokrat untuk Pilkada PDIP: Reshuffle Bukan Terganjal Karena Tak Ada Restu PDIP Bantah Isu Reshuffle Akibat Kekecewaan Partai

"Pilkada akan dibahas, terutama soal penjaringan pilkada di dapil masing-masing," kata Olly saat ditemui di kompleks DPR RI, Selasa (19/5).

Terkait revisi Undang-undang Pilkada, Olly mengatakan saat ini sudah terlihat bahwa rencana tersebut tidak akan terwujud. Pasalnya pemerintah sepertinya enggan melanjutkan pembahasan revisi Undang-undang Pilkada dan Partai Politik.

Menurut Bendahara Umum PDI Perjuangan itu, sesuai peraturan yang berlaku, revisi undang-undang harus mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPR. Jika salah pihak satu menolak maka revisi tidak bisa dilaksanakan.

"Jika sisi pemerintah sudah melakukan penolakan maka tidak mungkin jalan," ujar Olly.

PDI Perjuangan sendiri sudah jauh-jauh hari menyatakan penolakannya pada revisi Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Partai Politik. PDIP beralasan, dua undang-undang ini sudah mewujudkan hak kedaulatan rakyat sebagai pemilik suara. Selain itu, untuk Undang-undang Pilkada belum disahkan oleh DPR dan belum diaplikasikan dalam pemilihan umum kepala daerah.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan Presiden Joko Widodo secara implisit menolak rencana revisi terbatas undang-undang Pilkada. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan rapat konsultasi bersama Presiden Jokowi di Istana.

"Secara implisit Pak Jokowi menolak," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, penolakan tersebut terlihat dari adanya permintaan Jokowi kepada DPR untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Padahal, Taufik mengaku, besar harapan DPR mendapat lampu hijau dari Jokowi atas rencana tersebut.

"Presiden Jokowi meminta DPR untuk mempertimbangkan ulang," kata Taufik. (Baca juga: Revisi UU Pilkada Ditolak Jokowi, Komisi II DPR akan Rapat)

(sur)