Ikuti Golkar, PPP Ingin Islah Demi Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan akan diselesaikan melalui jalur islah untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. PPP siap melakukan upaya damai seperti halnya Partai Golkar khusus untuk menyongsong pilkada. (Baca: Islah Ical dan Agung Laksono Hanya Selama Pilkada)

Sekretaris Jenderal PPP versi Munas Jakarta, Achmad Dimyati Natakusumah, mengatakan pengurus PPP di bawah kepimpinan Ketua Umum Djan Faridz bisa saja menempuh islah sesaat dengan kubu PP hasil Muktamar Surabaya pimpinan PPP Romahurmuziy.

“Demi kepentingan konstituen itu yang paling penting. Kami siap melakukan islah apabila permasalahan hukum di internal PP belum tuntas sampai mendekati pendaftaran pilkada Juli depan,” kata Dimyati kepada CNN Indonesia, Ahad (24/5).

Pilihan Redaksi Ical Temui JK, Peluang Islah Golkar Semakin Terbuka Ini Empat Usulan JK yang Ditawarkan ke Islah Agung dan Ical Kubu Agung Tuding KMP Buat Rusuh Politik Nasional Dua Opsi Lain agar Golkar dan PPP Bisa Ikut Pilkada

Dimyati mengatakan, pada 30 Mei nanti pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Cipayung, Bogor, Jawa Barat, yang agenda pentingnya persiapan menghadapi pilkada. “Rapimnas ini terkait dengan rakor pilkada, konsolidasi dan rekonsiliasi serta untuk melatih kader,” ujar Dimyati.

Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan pentingnya PPP ikut pilkada demi kepentingan yang lebih besar. “Tidak apa-apa islah temporer, syukur-syukur islahnya bisa permanen,” tutur Dimyati.

Islah, lanjut Dimyati, bakal ditempuh jika sampai akhir Juni mendatang tidak ada keputusan hukum yang tetap. Dimyati juga menyatakan optimistis keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nanti bakal menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Surat Keputusan Kemenkum HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya.

“Tidak mungkin keputusan PTUN dibatalkan karena sudah kasat mata bahwa SK Menkum HAM itu melanggar undang-undang,” kata Dimyati. “Majelis Syariah DPP PPP atau mahkamah partai PPP sudah menyatakan bahwa Muktamar PPP Surabaya adalah melanggar AD/ART PPP sehingga tidak sah,” tambah Dimyati.

Keinginan islah agar bisa ikut pilkada itu direspons positif oleh PPP versi Muktamar Surabaya. Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani, menyatakan pihaknya siap untuk islah demi bisa ikut pilkada. “Insya Allah siap. Nanti kalau Golkar duluan islah kan bisa dicontoh modelnya oleh PPP,” kata Arsul kepada CNN Indonesia, Ahad (24/5).

Anggota Komisi III DPR itu menyebutkan keputusan hasil banding PPP kubu Romahurmuziy di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kemungkinan tidak lama lagi bakal keluar. “Diperkirakan sekitar pertengahan Juni nanti,” ujar Arsul. (obs)