Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Sedang Bekerja

Jakarta, CNN Indonesia -- ‎Presiden Joko Widodo tak berkomentar banyak terkait kabar reposisi yang disebut-sebut bakal dilakukannya kepada Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Isu reposisi kian santer terdengar saat Jokowi meminta laporan kinerja dari seluruh jajaran menterinya.

Usai berbuka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto, Jokowi pun meminta media tak lagi membuat isu soal perombakan menteri-menterinya.

"Jangan ganggu menteri yang sedang bekerja. Jangan buat isu lagi. Jangan buat gaduh," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (23/6).

Pilihan Redaksi PDIP: Menteri-menteri Ekonomi Kurang Gebrakan, Rombak Saja Jelang Rombak Kabinet, PDIP Siapkan Calon Menteri Pengganti Golkar Tak Perlu Dapat Jatah Kursi Menteri Luhut: Presiden Cukup Data untuk Putuskan Reshuffle Kabinet

Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan juga para petinggi negara dan negara sahabat baru saja melakukan acara buka puasa bersama. Pada kesempatan yang sama, JK pun menunjukkan keengganannya menjawab pertanyaan soal reposisi menteri.

Diketahui, isu reshuffle kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menekankan hanya dia yang mengetahui hasil dari rapor para menterinya. Laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi disebut-sebut karena adanya rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan setelah Lebaran.

Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok. "Abis lebaran, kita maaf-maafan ya," kata Jokowi.

Jokowi juga sempat menyebutkan, penilaian kinerja seluruh kementerian dikategorikan dengan nilai merah, kuning, dan hijau. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pun memastikan presiden memutuskan sendiri perkara penilaian tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpendapat, melalui laporan tersebut Presiden ingin tahu kementerian mana saja yang masih harus mendapat pengawalan dan menteri mana saja yang sudah bisa bekerja secara mandiri. (meg)