Jokowi-Menkeu Saling Lempar soal Dana Aspirasi Rp 11 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyatakan Presiden Jokowi akan meminta masukan dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terkait pengajuan anggaran Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi DPR sebesar Rp 11,2 triliun.

Teten membantah Presiden Jokowi telah final menolak pengajuan dana tersebut. "Belum (menolak). Presiden akan minta pendapat Menteri Keuangan dulu," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6).

Pilihan Redaksi Restu Jokowi: Penentu Lolos Tidaknya Dana Aspirasi Rp 11,2 T SBY: Dulu sebagai Presiden Saya Tolak Jatah Anggaran buat DPR DPR akan Lobi Jokowi untuk Loloskan Dana Aspirasi Hanya Segelintir yang Menolak Dana Aspirasi

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan Presiden Jokowi tak sepakat soal dana aspirasi yang aturannya disetujui DPR dalam rapat paripurna mereka, Selasa (23/6).

Salah satu alasan ketidaksetujuan Jokowi atas dana aspirasi ialah potensi tabrakan antara program pembangunan legislatif dan eksekutif. “Kalau berdasarkan UU, perencanaan program pembangunan diambil dari visi misi Presiden. Jadi kalau pakai konsep dana aspirasi, bisa bertabrakan dengan visi misi Presiden," ujar dia. (Baca: Jokowi Tak Setuju Dana Aspirasi DPR)

Selain itu, kata Andrinof, dana aspirasi tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional karena diminta dengan jumlah besaran tertentu, yakni Rp 11,2 triliun untuk seluruh anggota DPR atau Rp 20 miliar untuk satu anggota DPR.

Secara logis, ujar Andrinof, proses perencanaan pembangunan yang benar dimulai dengan perencanaan program, baru diikuti alokasi anggaran. Bukannya dibalik, pengalokasian anggaran dulu dalam jumlah tertentu, baru penetapan perencanaan. (Baca Menteri Andrinof: Dana Aspirasi DPR Tak Sesuai Aturan)

Tunggu arahan Jokowi

Di Gedung DPR RI usai mengikuti rapat paripurna penyampaian pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, Menkeu enggan berkomentar banyak saat ditanya soal dana aspirasi.

Bambang mengatakan belum mendapat arahan resmi dari Presiden Jokowi terkait dana aspirasi. “Nanti kalau sudah ada proposal (dari DPR), baru kami bicarakan," kata dia.

Maka berpegang pada ucapan Bambang dan Teten, Bambang kini tengah menunggu arahan Jokowi, sedangkan Jokowi justru meminta masukan dari Bambang.

Yang jelas, kata Bambang, apabila mekanisme dana aspirasi di luar ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bambang mengatakan Jokowi akan menolaknya.

Ketentuan yang dimaksud Bambang itu ialah selama ini pemerintah dalam membuat anggaran harus melalui beberapa tahapan untuk menyesuaikan dengan potensi penerimaan negara.

Sementara itu  DPR siap melobi Jokowi untuk memuluskan realisasi dana aspirasi. Lembaga legislatif itu akan memberikan penjelasan utuh kepada Presiden mengenai kenapa Rp 11,2 triliun dana aspirasi layak dimasukkan dalam APBN. (Baca: DPR akan Lobi Jokowi untuk Loloskan Dana Aspirasi) (agk)