PDIP: Jokowi-JK Sudah Tahu Ejekan Menteri Sejak Jauh Hari

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung mengatakan rekaman omongan menteri yang melecehkan presiden, sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak beberapa waktu lalu.

Pramono mengatakan, dirinya bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah mengetahui rekaman itu sejak tiga pekan silam. (Baca: PDIP Sebut Menteri Penghina Jokowi Bertingkah Bak Sutradara)

"Presiden dan Wakil Presiden sudah tahu. (Dengarnya) tidak lama setelah kami," ucap Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6).

Pilihan Redaksi Rini Soemarno Menyatakan Bersyukur jika Diganti Demokrat: Menteri Penghina Presiden Harus Dipanggil Jokowi Hinaan ke Jokowi Dinilai Strategi Serangan Psikologis Menteri Puan Nilai Menteri Kabinet Kerja Sudah Bekerja Sesuai Tugas NasDem Beberkan Transkrip Ejekan Menteri kepada Jokowi

Bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengatakan rekaman pembicaraan dalam suatu forum itu berdurasi selama kurang lebih 15 menit. Menurutnya, rekaman tersebut berisikan pembicaraan dengan materi dan pernyataan yang sensitif. Sebelumnya, sempat beredar kutipan yang diduga transkripan omongan si menteri tersebut.

"Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga presiden ngerti apa tugas saya. Wong presiden juga enggak ngerti apa-apa"

"Bukan statement pendek, ini statement panjang di komunitas terbatas," ucap anggota Komisi I DPR ini.

Selain itu, Pramono mengatakan Presiden Jokowi terkejut ketika mendengar rekaman tersebut. Namun, Pramono enggan untuk menjawab saat ditanyai komentar Presiden Jokowi setelah mendengar rekaman tersebut.

"Biar presiden yang sampaikan," tuturnya. (Baca: Presiden Sudah Tahu Menteri yang Menjelekkan Dirinya)

Menurutnya, perkara menteri yang merendahkan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan pertama kali oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ini, akan menjadi bahan pertimbangan sendiri bagi Presiden Jokowi dalam mengambil sikap untuk menertibkan yang bersangkutan. (obs)