Pembebasan Tapol Bagian dari Resolusi Masalah Papua

Kelompok Relawan Jokowi yang menamakan dirinya sebagai Arus Bawah Jokowi, mengadakan seminar nasional dengan topik, Pembebasan Tapol-Napol: Resolusi Permasalahan Papua. Diskusi yang mengangkat isu-isu yang umum terjadi di Papua ini mencoba melakukan pemetaan dan pencarian solusi terhadap permasalahan di Papua."Isu-isu konflik selalu terkait dengan Papua.

Konflik terjadi karena ada karena unsur teritori, sumber daya dan ketidakadilan," ujar Nico Harjanto, pada Selasa (30/6) di Gedung Juang '45, Jakarta Pusat.

Nico, yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam seminar ini menjelaskan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik adalah dengan melihat pola pendekatan penyelesaian konflik itu sendiri. Karena pendekatan resolusi konflik bisa berbeda-beda tergantung dengan kondisinya.

Pilihan Redaksi Tapol Papua Hanya Perlu 'Teriak' Grasi kepada Jokowi Komisi I DPR Tolak Pembebasan Tahanan Politik Papua Bekas Gubernur Papua Tuntut KPK Minta Maaf Lewat Media Asosiasi Kampus Swasta Dukung Moratorium Perubahan Status PTS

"Waktu rezim militer menggunakan pendekatan keamanan. Padahal, konflik tidak semata-mata soal keamanan. Dibalik itu semua, terdapat isu masalah ketidakadilan dan pengabaian terhadap warga negara,"kata Nico.Maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara, harus diakui masih terjadi di bumi cendrawasih.

Bentuk kekerasan seperti penembakan oleh aparat kepada warga sipil tak bisa dielakkan belum usai menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Menurut Rikard Bagun, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas terdapat persepsi yang membedakan antara masyarakat Indonesia pada umumnya dengan masyarakat Papua.

"Menjadi persoalan serius, ada segregasi politik, ekonomi dan psikologis. Kita menempatkan saudara kita di Papua sebagai pemberontak. Padahal mereka melawan ketidakadilan,"ujarnya.Sementara itu, penyikapan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat selama ini belum menunjukan hasil yang maksimal.

Adanya otonomi khusus, belum menyelesaikan permasalahan yang terjadi disana. Pemerintah Jokowi memberikan sebuah terobosan untuk membebaskan tahanan politik yang dituduh melakukan makar di Papua.Hal ini ditegaskan oleh Lenis Kogoya, Staf Khusus Presiden bidang Papua.

"Upaya Presiden membebaskan tapol-napol adalah upaya saling memahami apa yang diinginkan masyarakat Papua,"ujarnya.Lebih lanjut, Lenis menjelaskan masyarakat Papua setelah adanya pembebasan tahanan politik ini akan melakukan sebuah dialog insentif yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua, salah satunya melalui Lembaga Masyarakat Adat Papua.

Diketahui, pembebasan seluruh tahanan politik menjadi salah satu kebijakan utama Presiden Jokowi untuk Papua. Awal Mei (9/5), Jokowi memberikan grasi atau pengampunan kepada lima narapidana politik di Papua. Berdasarkan keterangan tertulis yang didapatkan, rencana pembebasan tahanan politik akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2015 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia