Sekolah Kader Bukan Hal Baru Bagi Demokrat

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat akan mendirikan sekolah politik untuk mendidik kadernya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan sekolah kader ini bukan hal yang baru bagi Partai Demokrat.

Pendidikan bagi para kader, ungkap Didik, sudah sejak tahun 2008 lalu dilakukan oleh Partai Demokrat. Saat itu, pendidikan kader ini dikenal dengan nama Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD). (Baca juga: SBY: Dulu sebagai Presiden Saya Tolak Jatah Anggaran buat DPR)

Didik menjelaskan, tidak banyak perbedaan antara PKKPD dengan sekolah kader yang diberi nama Institut Pembangunan dan Demokrasi (IPD) ini. Sebanyak 5.000 kader Partai Demokrat nantinya akan dibentuk dan dibekali agar dapat memahami secara utuh dan penuh bagaimana perjuangan Partai Demokrat.

IPD ini nantinya akan terbagi menjadi dua kelas, yakni lanjutan dan reguler. Menurutnya, kelas lanjutan akan diberikan bagi para kader yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan. Pelatihan itu pun hanya dilakukan selama 10 hari.

Sementara itu, kelas reguler selama tiga minggu akan diberikan kepada kader yang sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya.

Pilihan Redaksi Sikap Demokrat di Dana Aspirasi Tegaskan Politik Dua Kaki SBY Sekjen Demokrat Bantah Kadernya Masuk Kabinet Jokowi SBY Ajak Kader Percaya diri Hadapi Pilkada Serentak SBY Tegaskan Jangan Ada yang Ganggu Partai Demokrat

"Nanti dilakukan pelatihan kepemimpinan dengan berbagai wawasan mulai intelektual, politik, komunikasi publik, politik dan pentingnya team work yang solid," ujar Didik saat dihubungi, Minggu (5/7).

Sekretaris Fraksi Demokrat ini mengatakan hal yang membedakan IPD dan PKKPD adalah tingkat independensinya. Dulu, PKKPD terikat pada Diklat dan Divisi Partai Demokrat. Sementara itu, IPD yang rencananya akan dilakukan di daerah Cikeas ini, berbentuk institut serupa dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). (Baca juga: Putra Sulung SBY Raih Dua Gelar di AS dengan IPK 4)

Didik mengakui, prahara besar yang menimpa Partai Demokrat sejak tahun 2011 lalu menyebabkan pelatihan kader ini sempat menghilang. Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti tiada henti menyerang para petinggi Partai Demokrat.

Mulai 30 Juni 2011, Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011. Setelah itu ditetapkannya status tersangka atas Politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh pada 3 Februari 2012 atas perkara Wisma Atlet.

Tak berhenti disitu, pada 6 Desember 2012, Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka atas perkara pengadaaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang.

Bahkan, pada 22 februari 2013 Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian dan janji dalam kaitan proyek Hambalang dan proyek lainnya. (Baca juga: Demokrat: Tak Penting Komentari Pemindahan Anas ke Sukamiskin)

"Pembenahan internal kami cukup lama, sehingga tidak terkonsentrasi disitu (pelatihan kader)," ucapnya.

Setelah melalui proses yang lebih matang, Didik mengatakan IPD ini juga benar-benar dipersiapkan untuk membentuk soliditas dan kapasitas kemampuan kader Partai Demokrat untuk mendorong kemenangan di 2019. (hel)