PDIP Anggap Idealnya Dapat Delapan Kursi Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merasa masih kurang dengan jumlah kursi menteri yang diduduki kadernya di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. PDIP berharap bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak susunan menterinya setelah Idul Fitri bisa mendapat tambahan jumlah kursi.

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan PDIP sangat layak untuk mendapat tambahan jatah jabatan menteri di Kabinet Kerja. “Kalau dilihat dari komposisinya secara hitungan-hitungan politik PDIP mestinya bisa mendapat lebih kursi menteri,” ujar Budiman keada CNN Indonesia, Rabu (22/7).

Pilihan Redaksi Perombakan Kabinet, Lingkaran Istana Tak Berani Bersuara Sulit Bagi Jokowi Kurangi Jatah Menteri PDIP Jokowi Bisa Pilih Menteri dari Tiga Partai di KMP Jelang Reshuffle Kabinet, Surya Paloh Dinilai Berperan Besar Jokowi Perlu Bicara ke Mega dan Paloh untuk Rombak Menteri

Menurut Budiman jatah kursi menteri yang diperoleh PDIP saat ini memang terbilang sedikit. Idealnya, kata Budiman, partainya bisa mendapat dua kali lipat. “Kalau tidak delapan, bisa enam kursi,” ucapnya.

Budiman menyebutkan jumlah menteri dari PDIP tak lebih banyak dari Partai NasDem. “Jumlah menteri dari PDIP hanya berjumlah empat,” tutur anggota Komisi II DPR RI ini. (Baca: Isu Rombak Kabinet, NasDem Minta Jatah Tak Berubah)

Untuk perbandingan dengan jumlah kursi di parlemen, Partai NasDem hanya memiliki 36 kursi di DPR sedangkan PDIP menduduki 109 kursi. “Tapi semuanya kami kembali ke Presiden yang memiliki hak prerogatif,” ujar Budiman.

Empat menteri yang merupakan kader PDIP adalah Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, Yasonna H Laoly, dan Anak Agung Puspayoga. (Baca: Jelang Rombak Kabinet, PDIP Siapkan Calon Menteri Pengganti)

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, menilai wajar bila PDIP berkeinginan menambah jumlah menteri. “Sebagai partai utama pendukung pemerintahan wajar saja,” ujar Syamsuddin kepada CNN Indonesia, Kamis (23/7).

Namun, menurut Syamsuddin, sebaiknya tambahan kursi menteri PDIP tidak sampai dua kali lipat. “Kalau ditambahnya hanya satu atau dua tidak apa-apa,” ucap peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI itu. (Baca: Isu Rombak Kabinet Merebak, Menteri-Menteri Pasrah)

Syamsuddin mengkhawatirkan jika kader PDIP terlalu banyak menjadi menteri maka bakal banyak kepentingan politik yang bermain sehingga malah bisa mengganggu jalannya program pembangunan pemerintah. “Lebih baik yang banyak itu dari kalangan profesional, bukan kader partai atau politikus,” kata dia.

Syamsuddin menambahkan menteri yang berasal dari kaum profesional tetap berbeda dengan kader partai yang dulunya berasal dari kalangan profesional. (obs)