Disebut Berpihak, KPU Minta Golkar Agar Berdamai

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan, institusinya tidak dapat menjadikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait sengketa kepengurusan Partai Golkar sebagai legitimasi keikutsertaan partai tersebut pada pemilihan kepala daerah serentak.

Menilik kondisi terkini perselisihan kepengurusan Golkar, Hadar menuturkan, sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dua kubu pada partai itu adalah melakukan rujuk sementara.

Pilihan Redaksi JK Minta Pendaftaran Diperpanjang Jika Calonnya Tunggal Idrus Marham: Persoalan Hukum Tak Ganggu Persiapan Pilkada Dua Kubu Golkar dan PPP Serahkan SK Kepengurusan ke KPU Golkar Ical Tuding KPU Lawan Putusan PN

"Kami menerapkan PKPU Nomor 12, bahwa mereka harus mengajukan pasangan calon secara bersama-sama. Artinya, kami tidak bisa menetapkan yang mana. Kami mau putusan inkracht yang memutuskan," ujarnya di kantor KPU, Jakarta, Senin (27/7).

Hadar berkata, meskipun KPU sudah mendorong parpol-parpol yang mengalami dualisme kepengurusan untuk berdamai demi pilkada serentak, faktanya Golkar kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono belum juga mencapai satu kesepakatan.

"Maka berdamailah untuk mengajukan pasangan. Kalau tidak begitu, tidak bisa," ucapnya.

Pasal 36 angka 4 pada PKPU 12/2015 mengatur, parpol yang belum memiliki satu kepengurusan dapat mengajukan satu pasangan calon kepala daerah yang sama.

Aturan itu mengakomodasi parpol yang bersengketa sembari menunggu putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap

Jumat (24/7) lalu, PN Jakut mengeluarkan putusan serta-merta yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali alias kubu Ical. Majelis hakim menyatakan, apabila tidak segera muncul penyelesaian perkara secara cepat, kepentingan Golkar dalam kancah nasional dapat dirugikan.

Majelis hakim berpendapat, salah satu kepentingan itu adalah kepentingan partai berlambang pohon beringin itu pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada Desember mendatang.

Pagi tadi, Bendahara Umum Golkar versi kubu Ical Bambang Soesatyo menyebut KPU berani menabrak dan melawan putusan PN Jakut karena mendapatkan perlindungan dari penguasa.

"Dari awal mereka (KPU) diduga sudah terlibat konspirasi jahat dengan kekuasaan dan oknum Golkar untuk menghancurkan partai," ucapnya.

Oleh sebab itu, Sekretaris Fraksi Golkar di DPR ini mengatakan, sikap yang diambil KPU tentu tidak akan didiamkan para kader Golkar seluruh indonesia. Ia berkata, kubunya akan terus bergerak karena merasa selalu dizalimi.

(hel)