Ketidakjelasan Seleksi Buat Kader Cari Dukungan Partai Lain

Jakarta, CNN Indonesia -- Dinamika 'pindah perahu' banyak terjadi saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Pindah perahu terjadi saat satu kader partai tertentu mencalonkan diri namun menggunakan dukungan partai lain.

Pengamat politik Arya Fernandes menilai dinamika ini terjadi karena ketidakjelasan sistem penjaringan kandidat di internal partai. Selain itu juga disebabkan tidak bakunya aturan yang mengatur seleksi kandidat. (Lihat Juga: FOKUS Politik Acak Pilkada Serentak)

Pilihan Redaksi Koalisi Acak Pilkada Akibat Demokrasi Tak Terkonsolidasi Pilkada Serentak, Waktunya Politikus Pusat Bertaruh di Daerah Tiga Faktor Cairnya Koalisi di Daerah Jelang Pilkada Perlu Kajian Mendalam Sebelum Sebut Calon Tunggal Kesengajaan

"Apakah berdasarkan elektabilitas, popularitas, jenjang karir atau kedekatan dengan pimpinan," ucap Arya, Kamis (30/7). (Lihat Juga: Koalisi Acak Pilkada Akibat Demokrasi Tak Terkonsolidasi)

Faktor lainnya adalah tidak diberikannya kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mencalonkan diri. Sehingga, Arya menilai kader akhirnya tidak mendapatkan kesempatan dalam pencalonan. (Lihat Juga: Pilkada Serentak, Waktunya Politikus Pusat Bertaruh di Daerah)

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) ini turut menyoroti relasi dengan pimpinan partai. "Jadi ada tendensi proses pencalonan berdasarkan kedekatan dengan pimpinan partai," katanya.

Dinamika pindah perahu ini banyak terjadi jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Salah satunya seperti yang dilakukan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa.

Saan mencalonkan diri bersama Iman Sumantri untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Kendati demikian, Saan maju dengan mengantongi dukungan dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem), Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Hal serupa juga dilakukan Politikus Partai Persatuan Pembangunan Irna Narulita. Bersama Tanto Warsono Arban, Irna akan maju dalam Pilkada Pandeglang.

Pencalonan pasangan ini didukung PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, Hanura, PBB, Golkar, Gerindra, PAN dan PDI Perjuangan. PPP sendiri mendukung pencalonan ini namun belum memberikan surat rekomendasi akibat dualisme di internal partai. (utd)