Polda Metro Lakukan Simulasi Pengamanan Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya melakukan simulasi pengamanan pemilu kepala daerah (pilkada) di lapangan Sabhara, Markas Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin (3/8). Simulasi akan dilakukan selama dua hari dengan berbagai macam situasi pengamanan pilkada.

Penanggung jawab latihan yang juga Direktur Sabhara, Komisaris Besar Ahmad Subarkah mengatakan simulasi pengamanan pilkada dilakukan bersama tim gabungan.

"Ini latihan gabungan dalam rangka pelatihan pemilukada serentak ada dari polsek, polres, sabhara, obvit (objek vital) dan brimob," kata Subarkah, di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, pada Senin (3/8). (Lihat Juga: Politik Uang Hantui Ajang Pilkada Serentak)

Pilihan Redaksi Pengamat Sebut Perlu Ada Sanksi Bagi Calon Tunggal di Pilkada Ricuh di Daerah, KPU Minta Polisi Maksimal Kawal Pilkada PAN Konfirmasi Dua Kadernya yang Saling Tunggu di Pilkada Munculnya Calon Tunggal Menandakan Pilkada Tak Menarik

Subarkah mengatakan simulasi pengamanan yang dilakukan mulai dari proses awal pilkada hingga selesai. Untuk latihan kali ini, terdapat 515 personel dari berbagai satuan. (Baca Juga: Pengeluaran Perppu Pilkada Dapat Picu Gerakan di Daerah)

"Pengamanan pemilukada mulai dari awal percetakan sampai ke gudang KPUD dan tingkat kampanye sampai selesai," ujarnya.

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, tampak puluhan personel polisi sedang berlatih menangani kerusuhan masa dan pengamanan di TPS. Sementara itu, tampak juga pasukan berkuda pembawa kotak suara. 

Subarkah mengatakan akan ada latihan gabungan yang akan diselenggarakan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada 11 hingga 13 Agustus 2015.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap kepolisian dapat bertugas secara maksimal dalam mengawal dan mengamankan jelang dan selama penyelenggaraan pemilihan kepala darah serentak 2015. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan harapannya tersebut pasca kerusuhan yang terjadi di Kantor KPU Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. (Baca Juga: Ricuh di Daerah, KPU Minta Polisi Maksimal Kawal Pilkada)

Penyelenggaraan pilkada, kata Hadar, dapat berjalan secara baik apabila adanya dukungan dan kerja sama antarpenyelenggara, terutama pihak kepolisian yang bertugas untuk meredam kericuhan. "Kami harap pihak kepolisian dan intelijen dapat dukungan untuk antisipasi (kericuhan)," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (1/8).

Diketahui, sejumlah massa membuat kericuhan termasuk melakukan perusakan terhadap barang-barang inventaris kantor KPU setempat dan mendesak agar pendaftaran pasangan calon keinginan mereka dapat diterima KPUD. Kericuhan berawal dari partai politik yang mencabut dukungannya pada calon yang telah didaftarkan. Setelah menarik dukungan, partai tersebut kemudian mendaftarkan calon lainnya.

Kekisruhan terjadi setelah Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Aventinus Jesman beserta empat orang anggota komisioner KPU Kab. Manggarai Barat berdiskusi dengan anggota Panwaslu Manggarai Barat dan memutuskan menolak dokumen-dokumen pendaftaran calon pasangan Paket Pranda-Padju. (Baca: Pengeluaran Perppu Pilkada Dapat Picu Gerakan di Daerah) (utd)