PPP Kubu Djan Nilai KPU Banyak Toleransi

Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuka perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah untuk ketiga kalinya mendapat cemohan dari Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz.

Menurut Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Dimyati, peraturan KPU harus diikuti dan dilakukan oleh daerah yang masih memiliki satu pasangan calon.

"Kalau memang tidak ada calon lain harus ditunda. Itu aturannya. Masak ada konsesus terus," kata Dimyati saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (10/8). (Lihat Juga: FOKUS Politik Acak Pilkada Serentak)

Pilihan Redaksi KPU Temukan Calon di 6 Daerah Tak Penuhi Syarat Kesehatan Tri Rismaharini Masih Belum Punya Lawan Mendagri: Pendaftaran Pilkada Tak Akan Diperpanjang Lagi Mendagri: Perppu Opsi Terakhir Selamatkan Pilkada Serentak

Dimyati mengatakan masyarakat tidak perlu takut pemerintahan di suatu daerah akan stagnan apabila pilkada mereka ditunda. Alasannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasti akan menunjuk pelaksana tugas jika daerah tersebut harus mengalami pemunduran jadwal pilkada. (Lihat Juga: Mendagri: Perppu Opsi Terakhir Selamatkan Pilkada Serentak)

Meskipun dikomandoi oleh seorang plt kepala daerah, birokrasi di pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/ kota akan tetap berjalan, katanya. Oleh karena itu, ujarnya, aturan di pemerintahan tersebut harus pasti dan tidak boleh ada perubahan. (Lihat Juga: Politik Pragmatis Parpol Picu Munculnya Calon Tunggal)

Kepastian itu juga turut berlaku di KPU. Namun sayangnya, Dimyati menilai KPU terlalu baik dalam menerapkan aturan pilkada serentak.

"KPU itu banyak toleransinya," kata Dimyati. "Aturan itu kalau terlalu lembek tidak akan selesai."

Komisi Pemilihan Umum sudah tiga kali memberi perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah bagi kabupaten/kota yang baru memiliki satu pasangan kandidat. Terdapat tujuh kabupaten dan kota yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Dari ketujuh daerah tersebut tiga di antaranya ada di Jawa Timur. Selasa (11/8) adalah batas akhir pendaftaran di masa perpanjangan waktu yang kedua. Namun, di perpanjangan waktu ketiga masa pendaftaran hari pertama, tidak ada satu pun pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar. (utd)