Menurut Fahri, Presiden Joko Widodo telah sepakat dengan proyek yang diinisiasi DPR itu. Dia bahkan sempat membandingkan proyek penataan kawasan parlemen tersebut dengan pembangunan gedung-gedung Pemerintah selama ini.
"Kenapa sih susat banget? eksekutif bikin gedung kok tiap hari tidak dipersoalkan. Ini cuma untuk (mengabadikan) ingatan publik kok susah sekali? Tidak ada yang menentang, tidak ada," ujar Fahri di Kawasan MPR, Jakarta, Jumat (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPR pun berencana memasukkan anggaran penataan kawasan parlemen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Menurut Fahri, penggunaan anggaran proyek penataan kawasan parlemen dalam APBN nantinya merupakan hak dari Sekretariat Jenderal DPR.
Sebagai lembaga legislatif, DPR hanya akan membantu perumusan ide pembangunan kawasan parlemen nantinya.
Siang tadi, tepatnya usai sidang paripurna, Jokowi batal menandatangani prasasti Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen di Kompleks DPR RI. Semula, DPR mengagendakan prasasti tersebut ditandatangani bersama antara Ketua DPR Setya Novanto dan presiden.
Prasasti yang telah diletakkan di depan pintu masuk museum sejak kemarin itu telah ditata untuk menyambut sidang tahunan MPR. Namun ternyata ketika telah tiba agenda penandatanganan, prasasti itu tak ada di tempat semula. Di lokasi itu justru terlihat hanya meja untuk registrasi tamu undangan.
Sumber Istana menyatakan Jokowi belum menghendaki menandatangani prasasti tersebut. Maka ketika Jokowi turun dari lantai ruangan sidang menuju museum DPR, dia langsung memasuki museum didampingi Setya dan sejumlah pejabat tinggi lain.
(meg)