Gerindra: Buruh Indonesia Jangan Terjajah di Negeri Sendiri
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Selasa, 01 Sep 2015 10:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Gerindra, Bambang Haryo, mewakili fraksinya menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi tenaga kerja Indonesia. Gerindra meminta pemerintah tak mengistimewakan tenaga kerja asing ketimbang pekerja domestik.
Bambang yang duduk di Komisi VI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha itu berpendapat pekerja asing di Indonesia mendapat perlakuan lebih dari pemerintah. Saat ini, kata dia, buruh China pun mulai mendominasi lapangan kerja di tanah air. (Baca: Kisah Ratusan Pekerja China di Tanah Lebak)
Padahal, menurut Bambang, masih banyak tenaga kerja Indonesia yang dalam kondisi terlantar. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. (Baca penjelasan Menteri Hanif: Sudah 26 Ribu Pekerja di-PHK)
Hal itu membuat Bambang geram. “Tidak akan kami biarkan orang Indonesia terjajah di negeri sendiri,” ujar Bambang dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gerindra Media Center, Selasa (1/9).
Bambang juga mengkritisi pemerintahan Jokowi yang ia anggap kerap tergesa-gesa mengambil kebijakan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan negara soal buruh salah arah.
"Saya meminta pemerintah memperbaiki kinerja. Jika ingin mengambil keputusan, risikonya harus dihitung dahulu. Jangan tergesa-gesa, dan yang terutama kepentingan rakyat Indonesia harus jadi prioritas, bukan kepentingan asing," kata Bambang.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil meminta tenaga kerja asing tak dilihat sebagai ancaman. “Terutama TKA yang punya keahlian. Mereka justru aset untuk mendidik tenaga kerja Indonesia dalam berbagai bidang demi meningkatkan produktivitas nasional,” kata dia.
Sofyan mengingatkan, sebagian besar pengusaha dan pekerja profesional yang dimiliki Indonesia punya berbagai nilai tambah karena pernah bersentuhan dengan ekspatriat atau tenaga kerja asing.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan tren penggunaan pekerja asing di Indonesia justru cenderung turun. Tahun ini per Agustus, pekerja asing di RI ‘hanya’ berjumlah 54.953 orang, padahal tahun 2014 berjumlah 68.857 orang, 2013 sebanyak 72 ribu orang, dan tahun 2012 sebanyak 77 ribu.
Oleh sebab itu, menurut Hanif, istilah ‘serbuan’ pekerja asing ke Indonesia ialah palsu dan provokasi belaka. Ia menyebut hal tersebut dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti rakyat dan membangkitkan sentimen antiasing yang berbahaya.
“Jangan bodohi rakyat dengan sentimen antiasing, terlebih sentimen anti-China. Itu berbahaya bagi integrasi nasional dan sangat tidak sehat untuk demokrasi,” kata Hanif.
Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu, tak seberapa dibanding jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Total TKI yang tersebar di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Timur Tengah saja mencapai sekitar 6 juta orang.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dari berbagai negara saat ini berturut-turut 13.034 pekerja China, 10.128 pekerja Jepang, 5.384 pekerja asal Korea Selatan, 3.472 pekerja India, dan sisanya dari Malaysia, AS, Thailand, Filipina, Australia, Inggris, dan lain-lain. (agk)
Bambang yang duduk di Komisi VI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha itu berpendapat pekerja asing di Indonesia mendapat perlakuan lebih dari pemerintah. Saat ini, kata dia, buruh China pun mulai mendominasi lapangan kerja di tanah air. (Baca: Kisah Ratusan Pekerja China di Tanah Lebak)
Padahal, menurut Bambang, masih banyak tenaga kerja Indonesia yang dalam kondisi terlantar. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. (Baca penjelasan Menteri Hanif: Sudah 26 Ribu Pekerja di-PHK)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil meminta tenaga kerja asing tak dilihat sebagai ancaman. “Terutama TKA yang punya keahlian. Mereka justru aset untuk mendidik tenaga kerja Indonesia dalam berbagai bidang demi meningkatkan produktivitas nasional,” kata dia.
Sofyan mengingatkan, sebagian besar pengusaha dan pekerja profesional yang dimiliki Indonesia punya berbagai nilai tambah karena pernah bersentuhan dengan ekspatriat atau tenaga kerja asing.
Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan tren penggunaan pekerja asing di Indonesia justru cenderung turun. Tahun ini per Agustus, pekerja asing di RI ‘hanya’ berjumlah 54.953 orang, padahal tahun 2014 berjumlah 68.857 orang, 2013 sebanyak 72 ribu orang, dan tahun 2012 sebanyak 77 ribu.
Oleh sebab itu, menurut Hanif, istilah ‘serbuan’ pekerja asing ke Indonesia ialah palsu dan provokasi belaka. Ia menyebut hal tersebut dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti rakyat dan membangkitkan sentimen antiasing yang berbahaya.
“Jangan bodohi rakyat dengan sentimen antiasing, terlebih sentimen anti-China. Itu berbahaya bagi integrasi nasional dan sangat tidak sehat untuk demokrasi,” kata Hanif.
Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu, tak seberapa dibanding jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Total TKI yang tersebar di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Timur Tengah saja mencapai sekitar 6 juta orang.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia dari berbagai negara saat ini berturut-turut 13.034 pekerja China, 10.128 pekerja Jepang, 5.384 pekerja asal Korea Selatan, 3.472 pekerja India, dan sisanya dari Malaysia, AS, Thailand, Filipina, Australia, Inggris, dan lain-lain. (agk)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK