PDIP: Tak Ada Urgensi Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak kenaikan tunjangan terutama untuk anggota dewan. Anggota Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan tunjangan yang diterimanya sebagai anggota dewan selama ini sudah cukup.

"Saya merasa itu tidak urgent. Yang saya peroleh sudah cukup," ucap Budiman di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (17/9). (Baca: Gerindra: Tunda Kenaikan Tunjangan DPR)

Pilihan Redaksi Ekonomi Sulit, Demokrat Tak Setuju Kenaikan Tunjangan DPR Setara Apa Kenaikan Tunjangan DPR? Jokowi Bisa Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR Pimpinan DPR Anggap Wajar Kenaikan Tunjangan

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan sebaiknya anggaran yang ada digunakan untuk memperbaiki sarana DPR, seperti perpustakaan sehingga dapat dijadikan referensi publik.

Serupa, anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan belum ada urgensi menaikkan tunjangan dewan saat ini. Terutama saat ini ekonomi Indonesia masih sulit.

Ia mengatakan, seharusnya saat ini pejabat memiliki rasa empati terutama karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup susah.

"Yang ada ini dicukup-cukupkan. Pejabat harus bisa mengejawantahkan," ucapnya. (Baca: Kenaikan Tunjangan DPR Cair Bulan Depan)

Diketahui, sekitar Rp 2.039 triliun duit belanja negara dilokasikan dalam APBN 2015. Dari anggaran ribuan triliun itu, DPR hanya mendapat jatah duit belanja sebesar Rp 4 triliun.

Sebelumnya melalui Badan Urusan Rumah Tangga DPR telah menerima surat bernomor No S-520/MK.02/2015 terkait persetujuan Kemenkeu atas usulan anggota dewan. Berikut ini data yang dihimpun wartawan parlemen mengenai kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu:

1. Tunjangan kehormatan

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000

b) Wakil ketua: dari DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000

2. Tunjangan komunikasi intensif

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000

b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000

b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000

c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000

4. Bantuan Langganan listrik dan telepon: DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000

(obs)