PDIP: Kenaikan Tunjangan DPR Bikin Malu

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak setuju dengan adanya kenaikan tunjangan anggota DPR yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan pemintaan soal tunjangan suatu hal yang membuat malu. "Bikin malu saja," ujarnya singkat saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Kamis (17/9). (Baca: PDIP: Tak Ada Urgensi Menaikkan Tunjangan Anggota Dewan)

Respons yang sama pun ditunjukkan Bambang saat disinggung tentang isu kenaikan gaji bagi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Menurutnya sudah ada arahan dari Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum untuk tidak membicarakan soal itu. (Baca: Setara Apa Kenaikan Tunjangan DPR?)

Megawati beralasan, kata Bambang, kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terganggu membuat tidak etis pembicaraan soal kenaikan tunjangan DPR ataupun kenaikam gaji presiden.

Pilihan Redaksi Ekonomi Sulit, Demokrat Tak Setuju Kenaikan Tunjangan DPR Jokowi Bisa Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR Kenaikan Tunjangan DPR Cair Bulan Depan Pimpinan DPR Anggap Wajar Kenaikan Tunjangan Fahri Hamzah Tak Pantas Bandingkan Duit DPR dengan Pemerintah

"Situasi ekonomi sedang tidak bagus dan tidak akan enak ke hati. Jika kami berbicara soal itu (tunjangan) maka Ibu (Mega) akan marah, kalau (partai) yang lain bicara silakan saja," kata Bambang.

Bambang menambahkan jika berbicara kenaikan gaji dan tunjangan maka harus memikirkan juga soal Pancasila. Pasal kedua Pancasila yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" dianggap harus jadi acuan jika membicarakan soal kenaikan tunjangan dan gaji.

"Sudah adilkah aku ketika engkau kelaparan dan gajiku naik? Itu harus ditanyakan, maka kita harus kembali ke Pancasila dan resapi dalam hati," katanya.

"Jika Menkeu telah menyetujui maka perlu ditanyakan saat dia menandatangani bagaimana."

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat Dimyati Natakusumah mengatakan, kenaikan tunjangan Dewan akan mulai diterima bulan depan. Ia mengklaim tunjangan itu juga bermanfaat bagi konstituen di daerah.

"Sudah disetujui, bulan depan cair," kata Dimyati saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9) malam.

Menurutnya, kenaikan tunjangan Dewan sudah lama diajukan dan disepakati. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini enggan menyebutkan siapa yang pertama kali mengusulkan kenaikan tunjangan. Baginya semua anggota pasti menginginkan ada kenaikan tunjangan. (obs)