NasDem Akan Kembalikan Selisih Kenaikan Tunjangan Anggota DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkukuh menolak usulan kenaikan tunjangan gaji wakil rakyat di Parlemen. Partai besutan Surya Paloh itu menilai kenaikan tunjangan tidak relevan dicairkan mengingat krisis perekonomian yang mendera negeri.

Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat bahkan berjanji bakal mengembalikan duit kenaikan tunjangan sekiranya recana itu benar direalisasikan. Menurut dia, cara itu merupakan bentuk penolakan yang bisa dilakukan oleh fraksinya di DPR.

"Kalau masih tetap dikirim ke rekening anggota, pasti akan dikembalikan," kata Victor di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Ahad (20/9).

Pilihan Redaksi Sekjen DPR Bantah Kenaikan Tunjangan untuk Tingkatkan Kinerja PDIP Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Karena Kondisi Ekonomi Fraksi-fraksi Siap Debatkan Kenaikan Tunjangan DPR di Banggar Fraksi PAN: Tak Tepat Sekarang Bahas Kenaikan Tunjangan DPR

Keputusan Fraksi NasDem untuk menolak kenaikan tunjangan anggota DPR merupakan kesepakatan partai yang telah diarahkan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Dalam hal ini NasDem memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah yang menilai kenaikan tunjangan DPR bukan urgensi yang perlu direalisasikan.

Meski tidak menjelaskan secara detail mengenai mekanisme pengembalian duit tunjangan, Victor menjanjikan anggota fraksi NasDem di DPR tidak akan menerima sepeser pun uang kenaikan tunjangan.

"Kami tidak mau membesar-besarkan. Mekanismenya nanti dibicarakan dengan pihak Kesetjenan (DPR)," kata Victor.

Usulan kenaikan tunjangan anggota DPR menuai pro-kontra lantaran rencana itu mencuat di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang oleh banyak pihak dinilai tengah berada di ambang krisis. Alih-alih memperhatikan kesejahteraan rakyat, pejabat parlemen malah mengurusi pemasukan duit untuk mempertebal kantong mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat Dimyati Natakusumah mengatakan, kenaikan tunjangan anggota dewan akan mulai diterima bulan depan. Ia mengklaim tunjangan itu juga bermanfaat bagi konstituen di daerah.

"Sudah disetujui, bulan depan cair," kata Dimyati. (rdk)