Komisi Pertahanan DPR: Pembentukan Bela Negara Perlu UU

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Supiadin Aries Saputra menilai perlunya dibentuk Undang-Undang Bela Negara sebagai dasar dan regulasi perealisasian wacana program pembentukan kader bela negara.

Politikus Partai NasDem ini berpendapat undang-undang tersebut nantinya mengatur mekanisme pengkaderan bela negara secara detail, termasuk perekrutan.

Saat ini, ketentuan bela negara baru termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara.”

Pilihan Redaksi DPR: Bela Negara Jangan Bebaskan Penggunaan Senjata Kontras: Bela Negara Tidak Harus Lewat Militer Luhut: Bela Negara untuk Disiplinkan Anak Muda Komisi I Pertanyakan Anggaran dan Aturan Bela Negara

Hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 30 ayat 5 yang menyatakan, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU.

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

"UU (Bela Negara) mengatur secara teknis. Banyak pasal di UU Pertahanan Negara yang belum dijabarkan," ucap Supiadin di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (12/10).

Hal serupa disampaikan anggota Komisi Pertahanan DPR Sukamta. Ia menilai landasan hukum wacana bela negara belum utuh. Menurutnya, perlu ada undang-undang yang dibuat secara khusus untuk mengatur wacana ini.

Ini disampaikannya berdasarkan Pasal 9 UU Pertahanan Negara yang mengatur tentang kewajiban bela negara yang dilakukan sipil dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pendidikan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Pada ayat 3 disebutkan, ketiga bentuk bela negara sipil ini diatur dengan undang-undang. (Baca: Moeldoko soal Bela Negara: 750 Orang per Kabupaten)

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menilai pemerintah menyalahi amanat undang-undang apabila Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden) Keppres yang dijadikan landasan hukum untuk program bela negara.

Menurutnya, itu dapat dilakukan apabila PP atau Keppres tersebut merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang tentang bela negara. (Baca: Kementerian Pertahanan Sebut Bela Negara Bukan Wajib Militer)

"Jadi sekarang yang perlu dipikirkan adalah kami dukung rencana program ini dengan menjadwalkan penyusunan undang-undang khususnya," ucap Sukamta.

(obs)