Relawan Jokowi Kritik Kebijakan Gubernur BI
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Sabtu, 17 Okt 2015 21:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (Projo) memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla jelang setahun pemerintahan mereka. Organisasi masyarakat pendukung Jokowi tersebut lebih menyoroti aspek ekonomi di pemerintahan Indonesia.
Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan satu aspek ekonomi yang menarik perhatiannya adalah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya melemahnya rupiah merupakan imbas dari kesalahan Gubernur Bank Indonesia dalam mengambil keputusan.
"Saat terjadi goncangan global tidak ada gubernur bank negara-negara yang menyerahkan ke mekanisme pasar kecuali Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo," kata Budi saat ditemui di Jakarta, Sabtu (17/10).
Menurut Budi, keputusan Agus tersebut telah memperlihatkan betapa lemahnya perbankan Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan.
Di saat gubernur bank di negara lain meyakinkan masyarakat untuk mempertahankan mata uangnya, Agus malah menyerahkan pada pasar.
Oleh sebab itu Budi pun menegaskan bahwa ada yang salah dengan Agus selama dia memimpin Bank Indonesia. Desakan agar posisi Agus diganti oleh orang lain pun dilontarkan Projo.
"Projo tegas menyatakan bahwa sebaiknya Gubernur Bank Indonesia mundur. Jangan jadikan bank sentral sebagai kekuatan politik, itu syarat di Undang-Undang Bank Indonesia," katanya.
Setelah mengkritisi Bank Indonesia, Projo pun tak lupa mengkritisi kinerja partai-partai yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Budi, partai pendukung Jokowi-JK banyak yang sudah tidak menerapkan Nawacita dalam dukungannya.
Oleh sebab itu, Budi pun meminta kepada partai politik pendukung pemerintah untuk segera kembali ke jalan Nawacita demi mendukung terealisasikannya Nawacita.
Sebelumnya Bendahara Umum Partai Golongan Karya versi Munas Bali Bambang Soesatyo mengungkapkan Nawacita masih jauh dari harapan yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat.
"Pemerintah masih terjebak pada janji-janji yang belum terealisasikan," kata Bambang saat ditemui di sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (17/10).
Bambang menjelaskan bahwa masalah sebenarnya yang dihadapi pemerintah Jokowi bukan berasal dari eksternal melainkan dari internal pemerintah itu sendiri.
Pembagian kursi menteri kepada partai politik pendukung Jokowi-JK malah tetap memunculkan konflik internal. (tyo)
Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan satu aspek ekonomi yang menarik perhatiannya adalah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya melemahnya rupiah merupakan imbas dari kesalahan Gubernur Bank Indonesia dalam mengambil keputusan.
"Saat terjadi goncangan global tidak ada gubernur bank negara-negara yang menyerahkan ke mekanisme pasar kecuali Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo," kata Budi saat ditemui di Jakarta, Sabtu (17/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di saat gubernur bank di negara lain meyakinkan masyarakat untuk mempertahankan mata uangnya, Agus malah menyerahkan pada pasar.
"Projo tegas menyatakan bahwa sebaiknya Gubernur Bank Indonesia mundur. Jangan jadikan bank sentral sebagai kekuatan politik, itu syarat di Undang-Undang Bank Indonesia," katanya.
Setelah mengkritisi Bank Indonesia, Projo pun tak lupa mengkritisi kinerja partai-partai yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Budi, partai pendukung Jokowi-JK banyak yang sudah tidak menerapkan Nawacita dalam dukungannya.
Oleh sebab itu, Budi pun meminta kepada partai politik pendukung pemerintah untuk segera kembali ke jalan Nawacita demi mendukung terealisasikannya Nawacita.
Sebelumnya Bendahara Umum Partai Golongan Karya versi Munas Bali Bambang Soesatyo mengungkapkan Nawacita masih jauh dari harapan yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat.
"Pemerintah masih terjebak pada janji-janji yang belum terealisasikan," kata Bambang saat ditemui di sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (17/10).
Bambang menjelaskan bahwa masalah sebenarnya yang dihadapi pemerintah Jokowi bukan berasal dari eksternal melainkan dari internal pemerintah itu sendiri.
Pembagian kursi menteri kepada partai politik pendukung Jokowi-JK malah tetap memunculkan konflik internal. (tyo)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK