Komisi I DPR: Dana Lobi Masuk APBN Harus Transparan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Bachtiar Aly mengatakan ide memasukkan jasa pelobi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perlu ditelaah dan prosesnya dilakukan secara transparan.

"Sebab kalau proses ini tidak transparan, maka nanti malah dianggap itu dana patgulipat anggota DPR atau pemerintah. Jadi berkembang bola liar juga,"kata Bachtiar, saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (10/11).

Lihat juga: Luhut Buka Opsi Biaya Jasa Pelobi Masuk APBN

Politikus Partai NasDem itu menilai gagasan yang disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sudah baik. Namun, gagasan itu harus dibahas secara matang di parlemen bersama pejabat lainnya.

Hal ini dilakukan agar dana lobi nantinya bisa terukur dan jelas dari segi siapa yang menggunakan, dalam konteks apa, dan bagaimana sistem pertanggungjawabannya.

Meski demikian, Bachtiar juga melihat dana lobi bisa disisihkan dari dana operasional maupun dana taktis kepresidenan, sehingga tidak diperlukan secara khusus untuk dimasukan ke dalam APBN. Sebab, menurutnya hal ini untuk menghindari pemerintah terkesan latah dalam wacana ini.

"Jadi jangan tiba-tiba kita seperti latah, tahu-tahu kita lakukan ini. Padahal nanti, kita sesali tidak betul seperti itu," kata Bachtiar.

Lihat juga: Lawatan Jokowi ke AS, Luhut Sebut Lobi Digelar Antarpebisnis

Oleh karena itu, Bachtiar mengatakan gagasan dana lobi masuk ke APBN harus dibahas secara komprehensif untuk menghindari penyalahgunaan di masa mendatang. Namun, dia juga meminta agar masyarakat tidak serta-merta menolak dan pemerintah perlu juga berhati-hati dalam merumuskan gagasan ini.

"Jadi kita tidak perlu apriori menolak, tidak perlu juga gegap gempita langsung kita terima. Nanti bisa jadi bumerang untuk kita," kata Bachtiar.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, tertarik membuka opsi untuk memasukkan pembiayaan pengunaan jasa pelobi untuk masuk ke dalam APBN berikutnya.

Hal ini menyusul adanya tudingan bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan jasa para pelobi dengan biaya US$80.000 untuk bisa mendapat akses ke Gedung Putih, para pejabat Washington dan bertemu Presiden Barack Obama.

"Saya malah terpikir elok juga mungkin di masukkan ke APBN ke depan untuk lobi-lobi semacam itu, lobi-lobi untuk kepentingan perdagangan kita. Alasannya, harus ada urusan juga misalnya ke kongresnya itu harus diuruskan. Saya sedang berpikir nanti akan konsultasikan dan laporkan ke Presiden," katanya. (utd)