Wantimpres: Menteri Jangan Jadi Beban Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Di tengah isu berombakan yang semakin menguat, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengingatkan agar menteri dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menjadi beban presiden.

Meski demikian, mantan ajudan Presiden Soekarno ini enggan menyebutkan siapa menteri dianggap menjadi beban bagi presiden.

"Saya tidak mau sebut nama ya, yang jelas, jangan sampai menteri jadi beban presiden," kata Sidarto usai bertemu dengan mantan stafnya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga menutup rapat soal siapa saja menteri yang akan terkena reshuffle, maupun siapa saja yang akan menjadi penggantinya.

Hingga kini, Sidarto mengaku telah mendengar kabar keluhan terkait kinerja menteri-menteri bersangkutan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

Pilihan Redaksi Rini Soemarno Serahkan Reshuffle pada Jokowi Fadel Isyaratkan Golkar Masih Betah Jadi Oposisi Jokowi Diminta Panggil Menteri Pembuat Gaduh PKB Nilai PAN Cocok Duduk di Kementerian Perekonomian

Hal ini dicontohkannya dari anggota PDIP seperti Masinton Pasaribu maupun Andres Hugo Pareira yang kerap melontarkan kritik terhadap salah satu menteri, dan mendesak untuk menggantinya.

Dengan demikian, sebagai Wantimpres, dirinya menegaskan hanya mengacu pada kabar-kabar tersebut. Sidarto enggan berkomentar lebih jauh lagi, terkait wacana pergantian menteri kabinet yang semakin santer terdengar.

"Saya mengalir dari situ sajalah. Kalau ada keinginan seperti itu, berarti merupakan beban untuk presiden kan," ujar Sidarto.

Partai pendukung pemerintah mengindikasikan beberapa pos yang bakal masuk dalam reshuffle jilid II. Salah satunya adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira sebelumnya mengatakan perlu adanya evaluasi dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Selain itu, dia juga menyoroti besarnya pembiayaan negara dalam penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN.

"Beresiko ketika kementerian yang sudah punya otoritas negara, kemudian dikasih banyak pembiayaan yang dikelola dirinya sendiri. Jangan sampai ada akumulasi kekuasaan disitu," ujar Andreas dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11). (pit)