KPK Desak DPR Percepat Seleksi Calon Pimpinan

Bogor, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain mendesak Dean Perwakilan Rakyat (DPR) segera menghelat seleksi calon pimpinan komisi antirasuah. Alasannya, pimpinan yang kini tengah menjabat akan purna tugas pada 16 Desember 2015.

"Dengan berlalunya kepemimpinan periode tiga, saya harap Komisi III mempercepat untuk memilih komisioner empat tahun ke depan," kata Zulkarnain dalam acara Gathering Jurnalis Antikorupsi, di Ciawi, Bogor, Jumat (20/11).

Zul tak menampik tugas pimpinan menyita waktu dan pikiran. Ia pun mencontohkan dua rekan kerjanya yang kini menjadi pimpinan nonaktif, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana umum oleh Kepolisian.

"Sampai sekarang sudah banyak yang kelelahan. Teman saya dua sudah jadi korban, korban perjuangan. Semoga ini cepat berlalu," ucapnya.

Selain itu, di sisa jabatan, Zul berharap dapat memberantas korupsi dan menunaikan tugas negara.

Hal yang sama diucapkan Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. "Saya bersyukur, kapal yang tadi diterpa gelombang besar, lambat laun mulai menemukan arah dan akan sampai tujuan," ujar Ruki di acara yang sama.

Ruki juga mengobarkan semangat antikorupsi agar tak dilumpuhkan dan dimatikan. "Pembrantasan korupsi tidam akan pernah berhenti dan sirna karena Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditersangkakan. Masih ada yang melanjutkan," ujarnya.

Pilihan Redaksi Ruki Nilai Pimpinan KPK Harus Dewasa Taufiequrachman Ruki: UU KPK Jangan jadi 'Untouchable' DPR Kecewa Data Pansel KPK Tidak Lengkap

Seperti yang diketahui, dari tahap seleksi yang digelar pada tahun 2015, panitia seleksi mengantongi delapan nama calon pimpinan KPK. Mereka adalah Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Thony Saut Situmorang, Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Candra, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata, Purnawirawan Polri Basaria Panjaitan, serta Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Ada pula Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Pribowo dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif. Sedangkan seleksi pada tahun sebelumnya menghasilkan dua nama yakni pakar hukum Roby Arya Brata dan mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas. (gir/gir)