Fraksi Nasdem Belum Resmi Sikapi Lobi Setya Novanto

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Nasional Demokrat belum menentukan sikap atas tindakan Ketua DPR RI Setya Novanto yang diduga melobi saham PT Freeport Indonesia. Fraksi hanya mendukung sikap kritis anggotanya yang mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bekerja sesuai konstitusi.

"Sikap kritis anggota tentu kami dukung, mendorong MKD bekerja sesuai standar etika DPR," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Jhonny G. Plate di Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Menurut Jhonny, fraksinya masih menunggu keputusan MKD dalam menyelesaikan kasus itu. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik secara serius oleh Setya, maka fraksi akan merespons. Mereka akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Setya. Mekanisme itu sesuai dalam Undang-undang MD3.

"Sikap fraksi tidak ingin mendahului keputusan MKD, sedangkan sikap kritis anggota bisa saja disampaikan sesuai pertimbangan anggota. Itu tentu ada pertimbangan yang rasional sesuai informasi yang diperoleh oleh anggota," kata Jhonny.

Pilihan Redaksi Fadli Zon Minta JK Tertibkan Menteri Sudirman Said Mosi Tidak Percaya Menanti Novanto jika MKD Tak Tegas Fadli Zon Tak Perlu Pasang Badan untuk Setya Novanto

Fraksi Nasdem berharap MKD bertindak profesional dalam memproses kasus dugaan pelanggaran etika itu. Fraksi juga akan mengambil sikap politik yang tegas termasuk reposisi pimpinan DPR, sesuai ketentuan UU MD3.

Dia menyadari bahwa perbaikan tata kelola tidak mudah dilakukan, namun harus tetap dilaksanakan. "Kami juga mendukung perbaikan tata kelola manajemen DPR melalui good parlementary governance," kata Jhonny.

Pihak fraksi masih memberi kesempatan MKD untuk bekerja sesuai perolehan data dan informasi. Fraksinya tidak ingin berandai-andai soal keputusan MKD, agar menghindari fitnah dan pengaburan standar etika DPR.

Penilaian pelanggaran etika, kata Jhonny, harus dilakukan dengan standar integritas yang tinggi pula. Dia berpendapat, kewibawaan DPR menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian masalah ini.

"Langkah dan keputusan politik yang akan diambil tetap harus dalam koridor UU dan tetap menjaga marwah lembaga DPR yang saat ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat," tandasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan lobi Setya kepada MKD, Senin (16/11) lalu. Sementara  Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi juga menyerahkan barang bukti kepada MKD berupa transkrip percakapan Setya Novanto.

Rencananya, MKD akan menggelar rapat untuk membahas perkara aduan tersebut pada Senin (23/11) esok. Dalam rapat tersebut juga akan dibahas hasil verifikasi dari tenaga ahli.

Sebelumnya, beberapa anggota DPR sudah siap melayangkan mosi tidak percaya kepada Setya. Di antaranya, anggota Komisi Energi dari PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, anggota Partai Hanura Inaz Nasrullah Zubir serta anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Arifin Hakim Toha. Sementara satu lainnya adalah anggota Komisi Hukum dari Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi. (rsa/antara)