Petisi Tuntut Sidang Terbuka Setya Didukung 13 Ribu Orang

Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat menuntut agar pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto digelar terbuka. Pemeriksaan terhadap Setya atas perkara dugaan pelanggaran kode etik terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi Freeport akan berlangsung perdana hari ini, Senin (23/10).

Tuntutan agar persidangan MKD dibuka untuk publik antara lain disuarakan oleh Kurnia Ramadhana, relawan TurunTangan. Ia, atas nama Gerakan TurunTangan Medan, memulai petisi online di change.org yang diberi judul ‘Ayo Dukung Sidang MKD DPR RI Terbuka!’ kemarin.

Petisi ditujukan kepada Ketua MKD Surahmah Hidayat dan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Meski petisi baru digelontorkan kemarin, pagi ini dukungan terus bergulir hingga tembus angka 10 ribu.

Lihat juga: Jaring Masalah Setya Novanto

Menjelang pukul 08.00 WIB, sudah lebih dari 13.051 orang yang menandatangani petisi ini via change.org. Angka terus bertambah cepat dari menit ke menit, menyuarakan tuntutan kencang publik atas transparansi MKD dalam memproses Setya.

Menurut Kurnia sang inisiator petisi, sidang terbuka oleh MKD adalah cara untuk mengembalikan nama baik DPR. “Jadi mari kita dukung agar sidang MKD DPR menjadi sidang terbuka dan bisa dilihat oleh rakyat Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, juga mendukung MKD menggelar sidang terbuka atas Setya agar tak ada lagi saling tuding antarpejabat negara soal dugaan perkara pencatutan nama Presiden dalam lobi Freeport.

Lihat juga: Fadli Zon Minta JK Tertibkan Menteri Sudirman Said

Laporan atas Setya ke MKD dibuat oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Pelaporan tersebut disertai transkrip percakapan yang dilakukan antara Setya, R yang merupakan pengusaha, dan MS sebagai petinggi Freeport Indonesia.

Pertemuan antara Setya dan MS dilakukan lebih dari tiga kali. Laporan Sudirman merinci pertemuan ketiga yang dilakukan pada 8 Juni sekitar pukul 14.00-16.00 WIB di hotel kawasan Pacific Place Sudirman Central Business District, Jakarta.

Pada pertemuan itu, Setya menjanjikan penyelesaian terkait kelanjutan kontrak Freeport, dan meminta Freeport memberikan saham yang disebut-sebut akan diberikan kepada Jokowi dan JK. Nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan pun beberapa kali disebut dalam pertemuan tersebut.

Namun Setya telah membantah mencatut nama Presiden dan Wakil. “Saya tidak membawa nama-nama mereka. Saya sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan Amerika Serikat, atau perusahaan AS di mana pun. (Saham) itu tidak gampang diberikan. Rp100 ribu saja betul-betul harus dilaporkan, apalagi saham,” ujar politikus Golkar itu.

Lihat juga: Golkar Minta Mahkamah Dewan Tak Hukum Berat Setya Novanto

Menghadapi pemeriksaan perdana hari ini, Fraksi Golkar telah menginstruksikan kader-kadernya di MKD untuk membantu Setya. Bantuan itu diklaim Golkar bukan bentuk intervensi partai terhadap proses di MKD.

“Kami punya anggota di MKD. Tentu kami minta mereka membantu Novanto sesuai koridor dan etika yang berlaku," kata Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin.

Total ada 17 anggota MKD dari 10 fraksi di DPR. Dari jumlah 17 anggota itu, Golkar memiliki tiga kursi, yakni Wakil Ketua MKD Hardisoesilo, anggota MKD Budi Supriyanto, dan Dadang S. Muchtar.

Setya pun mendapat dukungan politik dari Koalisi Merah Putih. Jumat pekan lalu di rumah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan di hadapan partai-partai anggota KMP, Setya mengklarifikasi sekaligus membantah tudingan mencatut nama Jokowi dan JK terkait lobi Freeport.

Hasilnya, koalisi yang berada di luar pemerintah itu mempercayai Setya Novanto dan memutuskan untuk mendukungnya menghadapi proses di MKD.

Lihat juga: Agung Laksono: Kasus Freeport Bisa Jadi Turbulensi Politik

Sebaliknya, sejumlah anggota DPR dari partai-partai pendukung pemerintah mulai menggelontorkan mosi tidak percaya terhadap Setya. Mosi digagas Adian Napitupulu dari PDIP, Inaz Nasrullah Zubir dari Hanura, Arifin Hakim Toha dari PKB, dan Taufiqulhadi dari NasDem. Mosi akan dibawa ke pimpinan DPR jika inisiator merasa MKD tak bekerja transparan mengusut Setya. (agk)